Cina, Muslim Obsession – Sebagai bagian dari tindakan keras keamanan massal, pemerintah Cina memasang kode QR di rumah-rumah Muslim Uighur. Tak hanya itu, para pejabat juga mengumpulkan data biometrik termasuk sampel DNA dan suara.
Menurut laporan Human Rights Watch (HRW), tujuan pemasangan alat pemindai tersebut ialah untuk mendapatkan akses cepat terhadap perincian pribadi orang-orang yang tinggal di sana.
HRW menemukan bahwa tindakan semacam itu merupakan bagian dari tindakan keras militer terhadap minoritas Muslim di provinsi Xinjiang. Di antaranya seperti penahanan sewenang-wenang, pembatasan harian terhadap praktik keagamaan dan indoktrinasi politik paksa.
Para pejabat juga dilaporkan telah memindai doorplate pintar dengan perangkat mobile sebelum memasuki rumah untuk memantau penduduk.
“Pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dengan skala yang tidak terlihat di negara ini dalam beberapa dekade,” kata Sophie Richardson, direktur China di HRW, seperti dilansir Independent, Rabu (12/9/2018).
Menurutnya, kampanye penindasan di Xinjiang adalah ujian kunci apakah PBB dan pemerintah yang dianggap peduli, akan menyetujui aksi Tiongkok yang semakin kuat untuk mengakhiri bentuk pelecehan ini.
Baca Juga:
- Nasib Muslim Uighur di Cina: Ditindas dan Ditahan di Kamp
- Cina Sebut Islam Sebagai Penyakit Ideologis Menular
- Masjid di Cina Wajib Pasang Bendera Nasional
Pihak berwenang mengklaim kode –yang dibuat dalam beberapa fitur lokal di setiap rumah– merupakan bantuan untuk mengontrol populasi dan pengiriman layanan.
“Mulai dari musim semi 2017, di setiap rumah terpasang kode QR,” tutur seorang mantan penduduk yang telah meninggalkan Xinjiang.
“Kemudian setiap dua hari, atau setiap hari, para petugas datang dan memindai kode QR. Sehingga mereka tahu berapa banyak orang yang tinggal di sini. Pada malam hari, para petugas juga akan memeriksa,” sambungnya.
Dia mengatakan pihak berwenang juga mengumpulkan data biometrik, seperti sampel DNA dan suara. Saat mereka mendaftar untuk pembuatan paspor, kartu identitas, atau selama interogasi polisi.
“Mereka mengambil sampel DNA dan pemindaian iris ketika kami mengajukan paspor,” kata seorang wanita paruh baya yang meninggalkan Xinjiang tahun lalu.
Dia menambahkan orang-orang bahkan dipaksa untuk berjalan bolak-balik di kantor polisi. Sehingga pejabat dapat merekam cara berjalan mereka.
Panel hak asasi manusia PBB pada Agustus mengatakan Cina diyakini menahan hingga satu juta etnis Uighur dalam sistem rahasia “kamp interniran” di Xinjiang, di mana mereka diklaim menjalani pendidikan politik.
Namun, Beijing membantah bahwa kamp semacam itu untuk pendidikan politik. Melainkan sebagai pusat pelatihan kerja, dan bagian dari prakarsa pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mobilitas sosial di kawasan itu. (Vina)
