Soal Omnibus Law, Puluhan Dai Parmusi Berdoa di Baitullah agar Presiden Jokowi ‘Kembali ke Jalan yang Benar’

672

Mekkah, Muslim Obsession – Dengan suasana haru, dan hikmat diiringi dengan tetesan air mata, di depan Baitullah Mekkah, puluhan Dai Parmusi yang datang dari perwakilan 34 provinsi mendoakan keselamatan bangsa yang kini menghadapi berbagai persoalan.

Mereka mengamini, kalimat demi kalimat yang dialunkan oleh KH. Syuhada Bahri Ketua Lembaga Dakwah Pusat (LDP) Parmusi, yang memohon agar Allah SWT menyelamatkan bangsa Indonesia dari tangan-tangan para pemimpin yang hendak berlaku dholim.

Sebaliknya, para Dai juga berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan Rakyat melalui program Desa Madani Parmusi, yang mengemban misi empat pilar utama, yakni meningkatkan iman dan takwa, pengembangan ekonomi umat, kepedulian sosial, dan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan intruksi Ketua Umum Parmusi H. Usamah Hisyam, agar para dai mendoakan elit pemerintah berlaku adil terhadap rakyat kecil untuk keselamatan bangsa.

“Doa seperti itu nggak apa-apa, karena berdoa itu harus positif. Apalagi untuk kemaslahatan umat dan bangsa, walau pun di antara kita banyak yang tidak suka dengan berbagai kebijakan pemerintah,” papar Ustadz Syuhada usai memimpin doa di pelataran Ka’bah tepat di depan Multazam.

Usai menunaikan ibadah umrah pada Senin dini hari (17/2/2020), rombongan Dai Parmusi melaksanakan sujud syukur dan berdoa untuk keselamatan bangsa yang juga diikuti oleh Ketua Umum Parmusi H. Usamah Hisyam dan Wakil Ketua LDP Parmusi Ustadz Bukhori Abdul Shomad, Ketua Parmusi Bisnis Center Sheikh Mashoor, dan Ketua Dewan Penasihat Muslimah Parmusi Hj. Daisy Astrilita Siregar. Doa dan sujud syukur tersebut dipimpin langsung oleh Ustadz Syuhada.

Sejak mengikuti manasik di Jakarta hingga tiba di Madinah, para Dai Parmusi berdiskusi dan prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Terutama dalam hal korupsi yang sudah mengurita, dan KPK yang sudah tak berdaya, ekonomi yang super neolibral, kehidupan rakyat kecil semakin yang sulit, ditambah lagi dengan draf kebijakan Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI karena dianggap mendholimi kaum buruh dan pekerja.

“Saya harap Presiden Jokowi membatalkan draf Omnibus Law tersebut karena telah mendholimi kaum buruh dan pekerja yang selama ini sudah hidup susah dan semakin sulit. Semoga Presiden Jokowi kembali ke jalan yang benar, memihak kepada nasib buruh dam pekerja,” tandas Usamah meyakini draf tersebut dibuat oleh satu kekuatan di lingkaran Presiden yang secara terselubung hendak mengadu domba antara Presiden dengan rakyat, atas nama kepentingan investasi asing.

“Semoga doa-doa para Dai di depan Multazam diijabah oleh Allah SWT,” ujar Ustadz Bukhori, ulama muda yang juga Ketua Umum Pusat Forum Mubaligh Alumni Gontor, seraya mengamini ucapan para Dai.

Diketahui pemerintah telah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Namun RUU itu menuai polemik di akar rumput, khususnya dari kalangan para buruh dan pekerja. Mereka menolak RUU tersebut untuk disahkan karena isi produk hukumnya sangat merugikan kaum buruh pribumi, dan menguntungkan para investor.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap tidak memiliki tiga prinsip yang diusung buruh. Ketiga hal itu adalah job security atau perlindungan kerja, income security atau perlindungan terhadap pendapatan, serta social security atau jaminan sosial terhadap pekerjaan.

Setidaknya, ada sembilan alasan spesifik mengapa kaum buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Kesembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.

Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah. Selain itu, hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan.

Rencananya puluhan ribu kaum buruh akan melakukan unjuk rasa besar-besaran untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka akan menggelar aksi pada saat DPR RI melangsungkan rapat paripurna. Aksi juga tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga di seluruh daerah-daerah di Indonesia. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here