Jakarta, Muslim Obsession – Rapat Koordinasi (Rakornas) ke-1 organisasi kemasyarkatan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) yang berlangsung Rabu (14/7/2021), mendesak pembubaran Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya, kabinet saat ini dinilai tak lagi dipercaya masyarakat dan telah gagal mengatasi berbagai problematika bangsa, terutama potensi krisis sosial dan ekonomi yang berdampak terhadap keamanan negara di masa pandemi Covid-19, sehingga rakyat semakin sulit kehidupannya.
“Kabinet Indonesia Maju yang seharusnya tinggal landas ternyata tertinggal di landasan, tidak mampu berdaya, karena itu harus segera dibubarkan,” tandas Ketua Umum PP Parmusi H. Usamah Hisyam usai Rakornas sehari yang berlangsung secara daring tersebut.
BACA JUGA: Ketum Parmusi: Seluruh Mantan Panglima TNI Jangan Berpangku Tangan, Selamatkan NKRI
Rakornas dengan tema “Menghadapi Potensi Krisis Sosial Ekonomi, Strategi Dakwah dalam Dimensi Politik dan Keamanan” itu diikuti Pimpinan Wilayah dan perwakilan daerah dari seluruh Indonesia.
Perdebatan terjadi antar peserta yang umumnya adalah para aktivis pergerakan Islam, dai, mubaligh, dan ulama. Bahkan perdebatan tampak cukup tegang dengan berbagai dalil, argumentasi, dan pandangan-pandangan keagamaan.
Ketegangan terjadi karena sebagian daerah ngotot meminta agar Presiden Jokowi yang harus mundur atau dimundurkan, karena dianggap telah gagal total dalam memegang amanat konstitusi.
Setelah para peserta beradu argumentasi, pimpinan sidang Sekjen Parmusi Abdurrahman Syagaff mengembalikan kepada ketua umum untuk memberikan tanggapan.
BACA JUGA: Bahas Sikon Darurat Nasional, Parmusi Gelar Rakornas
“Parmusi ini organisasi dakwah, bukan organisasi politik. Ada dua hal mendasar yang harus kita lawan dengan berjihad ketika menghadapi suatu persoalan mendasar. Pertama, ketika menyangkut nilai-nilai tauhid, seperti ketika Parmusi terlibat aktif dalam melawan penistaan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51. Kedua, hal-hal yang dapat merusak aqidah islamiyah. Tetapi seluruh sikap dan pandangan kita harus tetap mengacu kepada firman-firman Allah dan risalah Rasulullah SAW,” ujarnya, membuat suasana virtual hening.
Usamah lantas mengutip QS. An-Nisa ayat 59, “Hai orang-orang beriman taatilah Allah, Rasulullah dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan di antara kamu). Kemudian, bila terjadi perbedaan pandangan, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah), bila kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.
“Dalam banyak hal, pengurus pusat Parmusi sudah beberapa kali mengingatkan langsung Presiden tentang berbagai persoalan keumatan di Istana. Saya mengacu kepada ayat-ayat ketika Nabi Musa mengingatkan Firaun. Tugas saya sebagai pemimpin, mengingatkan penguasa. Karena yang terlihat baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah, sebaliknya yang terlihat buruk belum tentu buruk buat manusia. Allahul musta’an,” tandas Usamah.
BACA JUGA: Surati Presiden, Ketum Parmusi: Akan Datang Adzab Allah Bagi Pemimpin yang Zhalim
Apalagi, lanjutnya, siapapun orangnya, umat Islam Indonesia harus dibiasakan berpikir konstitusional, di dalam alam demokrasi. Menggulingkan pemerintahan yang sah akan menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan negara ke depan.
“Begitu ada masalah sedikit, digulingkan. Negara tidak aman, tidak tenang, tidak ada stabilitas, yang kasihan juga rakyat. Apalagi kalau kondisinya tidak lebih baik. Karena itu, yang kita tuntut sebaiknya bubarkan kabinet saja, agar disusun kembali bersama Wakil Presiden dengan personalia zaken cabinet,” tegasnya.
“Membentuk dan membubarkan kabinet itu kan hak prerogatif Presiden. Contoh di era Bung Karno. Ada Kabinet Ali, Kabinet Burhanudin, Kabinet Natsir, sampai Kabinet Juanda, gak ada masalah. Apalagi sekarang, banyak orang ahli dan lebih pintar,” tuturnya.
BACA JUGA: Atasi Krisis Negara, Ketum Parmusi: Presiden Harus Legowo dan Introspeksi Hadapi Kritik Umat
Atas penjelasan tersebut, sebagian besar pimpinan wilayah akhirnya sepakat dengam pandangan ketua umum agar tidak bersikap emosional.
“Kita ini ibaratnya menarik rambut dalam tepung, bagaimana agar tepungnya tidak berantakan,” ujar peserta dari Sumbar.
“Kami teman-teman di Jawa Barat bisa memahami pandangan ketum, apalagi pemerintahan ini sangat represif,” ungkap seorang peserta dari Jawa Barat.
“Di Aceh, kami sudah mengalami tindakan represif pemerintah. Tidak ada yang datang membantu kami ketika umat dizhalimi,” ujar peserta dari Aceh.
Menjelang maghrib, pimpinan sidang Abdurrahman Syagaff akhirnya mengambil keputusan opsi: Bubarkan kabinet. Para peserta pun mengamini. (Mam)
