Muslim Obsession – Palestina pada hari Ahad (7/11/2021) mengecam Israel karena menolak pembukaan kembali yang dijanjikan dari Konsulat Amerika Serikat di Yerusalem Timur, sebuah langkah yang akan memulihkan misi diplomatik utama Washington untuk Palestina di kota yang diperebutkan.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa tidak ada ruang di Yerusalem Timur untuk misi Amerika lainnya.
Pemerintahan Trump menutup Konsulat Yerusalem AS, sebuah kantor yang selama bertahun-tahun berfungsi sebagai kedutaan de facto untuk Palestina.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berjanji untuk membukanya kembali, sebuah langkah yang menurut Israel akan menantang kedaulatannya atas kota itu.
Pembukaan kembali dapat membantu memperbaiki hubungan AS dengan Palestina yang terputus di bawah Trump.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pihaknya memandang pembukaan kembali konsulat sebagai bagian dari komitmen masyarakat internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina yang dicari Palestina untuk negara masa depan mereka.
“Yerusalem Timur adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki dan merupakan ibu kota negara Palestina. Israel, sebagai kekuatan pendudukan, tidak memiliki hak untuk memveto keputusan pemerintah AS,” kata pernyataan itu, dilansir Daily Sabah.
Ditanya tentang konsulat pada konferensi pers, Bennett mengulangi posisi Israel di Yerusalem Timur.
“Tidak ada ruang untuk konsulat Amerika lainnya di Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota satu negara dan itu adalah negara Israel.”
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menyarankan konsulat malah bisa dibuka di pusat administrasi Palestina di Ramallah, Tepi Barat. Palestina menolak gagasan itu karena akan merusak klaimnya atas Yerusalem Timur.
Israel memandang Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Orang-orang Palestina mencari bagian timur kota, yang diduduki Israel pada tahun 1967 dan kemudian dicaplok, sebagai ibu kota negara mereka.
Konsulat itu muncul sebagai ujian lain antara pemerintah Bennett dan pemerintahan Biden, yang telah bergerak untuk memulihkan kebijakan luar negeri tradisional AS terhadap Israel dan Palestina setelah Gedung Putih Trump sebagian besar memihak Israel dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik.
Trump telah menurunkan operasi konsulat dan menempatkannya di bawah duta besarnya untuk Israel ketika dia memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota suci pada tahun 2018.
Pemindahan kedutaan membuat marah Palestina dan membuat mereka memutuskan sebagian besar hubungan dengan pemerintahan Trump.
Blinken belum memberikan tanggal pasti untuk pembukaan kembali dan pejabat AS telah menyiratkan bahwa perlawanan Israel terhadap langkah tersebut dapat bertindak sebagai penghalang.
