Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menyatakan, apa yang sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam memilih calon Kapolri baru harus bisa diterima oleh semua pihak.
Menurutnya, berdasarkan UU, Presiden memang diberikan kewenangan untuk memilih atau menunjuk calon Kapolri. Ia yakin, calon Kapolri yang baru ini adalah pilihan terbaik Jokowi, yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sekalipun ada yang tidak sependapat, tetap Jokowi yang punya kewenangan memilih.
“Lima yang diajukan Kompolnas pasti bagus semua, tinggal selera Presiden yang memilih satu. Kita bisa saja punya pendapat berbeda dengan Presiden. Tapi berwenang Presiden, jadi kita harus terima apa adanya. Kita boleh saja kasih masukan dan pendapat ke Presiden melalui pelbagai cara dan saluran tapi akhirnya yang menentukan Presiden,” kata Jimly kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).
Jimly mengajak masyarakat untuk saling menghormati perbedaan pendapat dalam pemilihan calon Kapolri ini. Namun demikian, dia berharap Kapolri baru nanti bisa dekat dengan rakyat. Ini pun menjadi sesuatu yang juga diharapkan oleh Presiden Jokowi.
“Mari kita bangun praktik kehidupan bernegara dengan saling menghormati perbedaan pendapat. Yang penting Kapolri baru nanti kita harapkan rajin mendekati rakyat. Sekarang Polri terkesan seolah terlalu dekat ke istana,” kata dia.
Lebih lanjut, Jimly menilai Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri memang dekat dengan presiden Jokowi. Menurutnya, Komnjen Listyo Sigit Prabowo tidak memiliki beban untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam lantaran berbeda agama.
“Mungkin saja, karena calon Kapolri ini dinilai paling akrab dengan pak Jokowi secara pribadi, apalagi penganut agama minoritas, bisa saja malah tidak punya beban untuk bersilaturrahim sering-sering ke lingkungan tokoh-tokoh Islam dan ormas Islam,” tutur dia.
“Kalau Kapolri yang beragama Islam bisa saja gamang untuk datang ke tokoh-tokoh, termasuk yang berasal kalangan yang anti pemerintah atau Islam garis keras. Tapi Listyo Sigit bisa saja bersikap luwes dan tidak perlu takut dicurigai terpapar radikalisme atau semacamnya,” imbuhnya.
Langkah selanjutnya anggota DPD ini, adalah DPR akan melakukan penilaian. Warga masyarakat menurut Jimly bisa memberikan masukan kepada DPR dalam proses penilaian nanti.
“Baru selanjutnya kita serahkan ke DPR. Warga masyarakat sangat terbuka untuk memberi masukan melalui pelbagai cara dan saluran langsung atau melalui parpol yang duduk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Parpol dan DPR wajib memfungsikan diri dengan efektif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya masing-masing sampai akhir keputusan dibuat resmi dengan aklamasi atau dengan voting. Kita tonton saja bagaimana parpol-parpol bekerja. Kalau ada warga yang tidak puas, catat saja untuk tidak dipilih lagi nanti di pemilu 2024,” ucapnya. (Albar)
