Jakarta, Muslim Obsession – Kementerian Agama menganggap Program Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2021 yang menelan anggaran sebesar Rp21 miliar masih penting untuk dilakukan. Pasalnya, masyarakat butuh penjelasan secara lengkap terkait alasan pembatalam haji pada 2021.
Diketahui, bahwa pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatalan haji pada 2020 dan 2021 karena adanya pandemi Covid-19. Dari pembatalan itu, Kemenag kemudian membuat program Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2021 yang menelan dana cukup fantantis.
“Jadi gini, pembatalan itu kan sudah kita umumkan. Tapi kan juga harus kita jelaskan kepada masyarakat luas, kepada paling tidak lingkungan kita di aparatur pemerintahan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi belum lama ini.
Apa yang dikatakan Khoirizi sekaligus merespons kritik dari anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat, Achmad terkait urgensi penggunaan dana besar dalam program tersebut.
Pemerintah melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah memutuskan bahwa Indonesia tak memberangkatkan calon ibadah haji 1442 Hijriah/2021 tahun ini imbas pandemi virus corona.
Khoirizi menjelaskan total dana Rp21 miliar dipergunakan untuk menjalankan program tersebut di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kantor Kemenag yang ada di tiap-tiap Kabupaten/Kota, kata dia, menjadi penanggung jawab terlaksananya program diseminasi pembatalan haji 2021 itu.
Ia merinci dana itu juga dipergunakan bagi para narasumber yang mengisi program tersebut. Narasumbernya, kata dia, berasal dari anggota DPR, Kemenag pusat, para tokoh agama Islam hingga para penyelenggara haji.
Meski demikian, Khoirizi tak merinci berapa besaran anggaran untuk para narasumber tersebut.
“Belum lagi kalau audience-nya misal yang hadir 100 orang, bisa kita bayangkan, bisa kita hitung. Lalu perjalanan narasumber yang akan jelaskan itu, dari sisi legislasi dan dari sisi pengawasan tentu dari DPR. Lalu, [narasumber] masalah kebijakan dan regulasi dari Kemenag,” kata dia.
Khoirizi menilai anggaran sebesar Rp21 miliar lebih itu masih jauh dari cukup mengingat cakupan program yang luas. Ia mengatakan program itu sudah berlangsung sejak sebulan belakangan ini.
“Kapan berakhirnya? Sampai di [semua wilayah kabupaten/kota] itu semua selesai,” kata dia.
Baginya, program ini dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami keputusan diambil pemerintah tak mengirim jemaah haji tahun ini bukan keputusan yang sederhana.
Dari kegiatan itu, harap Khoirizi, para tokoh-tokoh agama maupun para peserta dapat mengetahui seluk beluk mengenai pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Ia juga berharap peserta yang hadir dalam program itu dapat melakukan transfer pengetahuan yang lebih luas lagi di tengah masyarakat.
“Karena banyak juga masyarakat dan khususnya calon jemaah haji yang masih merasa gelisah, risau, galau akibat tak berangkat 2 tahun berturut-turut. Kalau kita gak edukasi ini bisa jadi bola panas,” kata Khoirizi.
Sebelumnya, dalam slide presentasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ditampilkan pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR pada Senin (30/8) kemarin tercatat anggaran sebesar Rp21,7 miliar untuk Diseminasi Terkait Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji 2021 dalam tabel realokasi intern Anggaran Tahun 2021.
Melihat anggara itu, Achmad meminta agar pimpinan Komisi VIII dan Yaqut bisa menghapus anggaran tersebut. Sebab, ia menilai program itu tak ada urgensinya di tengah pandemi.
“Ini kan Pak menteri sudah menjelaskan pembatalan ibadah haji sebab musababnya. Saya yakin seluruh calon jemaah dan masyarakat Indonesia sudah tahu soal pembatalan ini. Kok kita pakai anggaran untuk menyampaikan ke masyarakat sampai Rp21 miliar gitu,” kata Achmad.
Achmad menilai dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan ke program lainnya. Terlebih saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi virus corona. (Albar)
