Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam mengkritik implementasi visi Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan. Menurutnya, implementasi visi Presiden yang terdiri dari 5 poin tersebut hanya berdimensi duniawi.
Hal itu dikemukakan Usamah menanggapi paparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang hadir dalam Rapat Pleno Wantim MUI di Jakarta, Rabu (12/2), yang dipimpin Ketua Wantim MUI Prof Dr Din Syamsuddin.
Tito memaparkan lima visi pemerintahan Jokowi, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), mengundang investasi seluasnya untuk membuka lapangan kerja, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Seluruh visi dan misi Presiden Jokowi sudah bagus, hanya saja sayangnya ini semua cuma berdimensi duniawi, hanya urusan dunia. Padahal 85 persen bangsa Indonesia adalah umat Islam,” tandas Usamah dalam rapat yang dihadiri puluhan pimpinan ormas Islam.
“Padahal Islam ini adalah agama yang ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Oleh sebab itu seharusnya di dalam visi Presiden ada dimensi ukhrawi, dimensi spiritualitas, yang bisa membawa kemajuan bangsa,” lanjut Usamah.
Mantan anggota Komisi I DPR RI (FPP) ini menegaskan, dimensi ukhrawi menjadi sangat vital, karena itulah kiat sukses untuk membangun bangsa Indonesia agar mendapatkan ridha Allah SWT. Apalagi di dalam syair lagu Indonesia Raya sudah diingatkan, ‘bangunlah jiwanya, bangunlah raganya’.
Jika dimensi spiritualitas ini sudah dibangun, sambungnya, dimensi duniawi akan mudah terbangun, dan Indonesia akan menjadi negara paling unggul di dunia. Allah yang akan meninggikan bangsa Indonesia menjadi negara besar dan bermartabat.
“Kalau umat Islam diberi ruang serta didorong untuk melaksanakan syariatnya, insya Allah tidak sulit untuk membangun Indonesia yang sejak lahir sudah kaya raya. Insya Allah tidak sulit menjadi Presiden, karena Allah akan menurunkan pertolongan. Tapi yang terjadi sekarang ini, Islam justru disudutkan dan dilemahkan, ruang dakwah terus dikebiri, ormas Islam tidak diberi peran yang signifikan dalam proses membangun bangsa, malah dalam jajaran pemerintahan muncul stigma islamophobia,” tegas Usamah di hadapan Mendagri yang mantan Kapolri itu.
Menjawab kritikan Usamah, Mendagri menjelaskan bahwa dalam visi pembangunan SDM (sumber daya manusia) prioritas pembangunan diarahkan pada pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, di dalamnya juga terdapat pendidikan agama, tentu mengarah pada imtaq dan akhlak.
Tito membenarkan fokus pemerintah lima tahun ke depan adalah antisipasi terhadap bonus demografi, yakni lonjakan ledakan penduduk, sehingga investasi sangat diperlukan untuk menyerap lonjakan tenaga kerja.
“Bonus demografi ini justru harus memperkuat keunggulan bangsa kita ke depan,” kata Tito.
“Soal imtaq ada dalam visi pendidikan, itu kan perspektifnya Pak Tito sebagai orang yang paham agama. Tetapi kementerian yang lain tidak begitu, bahkan cenderung sekuler,” ujar Usamah.
Mantan Penasihat PA212 ini pun mencontohkan, sekulerisasi agama terjadi antara lain dalam penghapusan materi jihad pada pendidikan di madrasah dan sertifikat bagi penceramah yang justru dilakukan Kementerian Agama.
“Terakhir, Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) mengatakan bahwa agama merupakan musuh terbesar Pancasila. Nggak benar ini,” tandas Usamah.
Ia menekankan agar pemerintah juga memperhatikan dimensi ukhrawi, seperti yang saat ini dilakukan Parmusi yang tengah mengembangkan Desa Madani dengan empat pilar sebagai penopangnya. Yakni yakni membangun iman dan takwa, membangun kemandirian ekonomi umat, pemberdayaan sosial, dan meningkatkan kualitas pendidikan. (Fath)
