Di Sekitar Proklamasi Kemerdekaan
Di sekitar Proklamasi Kemerdekaan, misalnya, Bung Karno dan Bung Hatta bersikeras untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di dalam kerangka kerja sama dengan Jepang. Yakni melalui dan dalam forum Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
PPKI dibentuk Pemimpin Tertinggi Balatentara Jepang di Indonesia pada bulan Agustus 1945. Dalam pengumuman Balatentara tentang pembentukan PPKI malah sudah diinstruksikan agar semua anggota PPKI sudah berkumpul pada 18 Agustus dan mulai bersidang pada 19 Agustus 1945.
Sutan Sjahrir dengan dukungan para pemuda militan dan radikal di bawah pimpinan Wikana dan Chairul Saleh meminta Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan di luar kerja sama dengan Jepang, sebab Jepang sudah kalah.
Dalam pandangan Sjahrir dan para pemuda radikal, apabila proklamasi kemerdekaan tetap dilaksanakan menurut rencana semula, proklamasi itu akan dianggap oleh Sekutu sebagai buatan atau hadiah dari Jepang.
Meskipun kaget mendengar informasi dari Sjahrir bahwa Jepang sudah menyerah, Hatta tetap bersikeras, proklamasi harus dilakukan dalam rapat PPKI. “Sukarno adalah Ketua PPKI, dan ia tidak dapat berbuat sendiri sekalipun atas nama rakyat Indonesia,” kata Hatta kepada Sjahrir dan kawan-kawan.
Sesudah tidak berhasil meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta, Sjahrir lalu menyingkir, menunggu saat yang tepat untuk kembali tampil. Dalam ikhtiar mencegah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dalam rangka kerja sama dengan Jepang, para pemuda militan menculik Bung Karno dan Bung Hatta, menyingkirkannya ke Rengasdengklok, Karawang.
Sejarah mencatat, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di luar skenario Sukarno-Hatta, juga di luar keinginan para pemuda radikal. Proklamasi kemerdekaan tidak dilaksanakan di dalam rapat PPKI, yang sidang pertamanya direncanakan pada 19 Agustus 1945; juga tidak sebelum 17 Agustus 1945 seperti aspirasi kaum muda militan.
Jepang yang sudah kalah perang, tidak peduli lagi kepada segala janji yang pernah mereka umbar. Mereka merasa tidak terikat lagi dengan segala janji-janjinya. Jepang yang telah kalah perang hanya mampu melaksanakan tugas sebagai polisi penjaga status quo.
Pemimpin Tertinggi Balatentara Jepang, yang semula sangat ramah, menolak menemui Bung Karno dan Bung Hatta sekembalinya kedua tokoh itu dari Rengasdengklok. Melalui stafnya, Nishimura, dia mengancam akan mengambil tindakan tegas dan keras jika Sukarno-Hatta mengganggu status quo Indonesia.
Mendengar ancaman itu, Hatta naik pitam. Dengan nada keras dia berkata kepada Nishimura, apakah seperti ini sifat samurai? Hanya berani kepada orang-orang yang lemah, dan bertekuk lutut kepada yang kuat. Ternyata, Bung Karno dan Bung Hatta lebih Samurai dari Samurai!
