Abdul Kharis Almasyhari Kecam Penindasan Muslim Uighur

867
Muslim Uighur (Foto: Suara Islam)

Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyhari mengecam sikap pemerintah Tiongkok yang menerapkan kebijakan diskriminatif dan pelabelan negatif terhadap etnik minoritas Muslim di Xinjiang. Kharis menyatakan perlu ada penelusuran fakta atas berita yang selama ini meresahkan tersebut.

Menurut Kharis, isu diskriminasi terhadap etnis Uighur setidaknya telah santer sejak 2014. Dimulai dengan adanya pembatasan kelahiran etnik minoritas Muslim di Xinjiang yang berlangsung sejak 2014. Demikian pula dengan kebijakan yang dibungkus agenda “memerangi terorisme”.

“Apabila benar, maka ini menunjukkan pemerintah Tiongkok terkesan mencap teroris terhadap etnik Uighur dan Muslim,” kata Kharis, Senin (17/12/2018).

Kharis melanjutkan, pihaknya juga menginginkan klarifikasi berita tentang adanya pelanggaran terhadap hak mendapatkan kesetaraan perlakuan sebagai warga negara terhadap etnis Uighur. Pada 2015, Xinjiang juga telah mendobelkan pembayaran bagi pasangan Uighur yang memiliki anak lebih rendah dari kuota mereka sebesar 6000 yuan (950 dollar).

Ada juga pemaksaan pindah Etnis Tiongkok Han ke Xinjiang sejak 1776. Hal ini menyebabkan menurunnya etnis Uighur. Menurut sensus dari awal abad 19, 75 persen penduduk Xinjiang adalah Uighur.

Namun berdasar HRW (Human Rights Watch), diawal reformasi ekonomi Tiongkok pada 1978, setelah pemaksaan KB, jumlah penduduk Uyghur anjlok menjadi 42 persen.

“Apabila benar telah terjadi penindasan terhadap Uighur, diskriminasi etnik, kontrol yang menindas atas praktik beribadah, serta upaya sistematis pemiskinan dan pengangguran yang terus berlangsung di Xinjiang, ini semua layak dikecam dunia” kata Kharis.

Selain itu juga perlu klarifikasi mengenai larangan memakai jilbab di ruang publik, termasuk di kendaraan umum dan ketika menikah dengan upacara agama dengan hukuman denda sebesar 353 dollar. Komisi I juga ingin klarifikasi apakah mereka yang tidak mau minum alkohol, tidak merokok atau tidak mau makan makanan non halal, dikategorikan radikal dalam definisi pemerintah Tiongkok.

“Apakah benar demikian, Pemerintah Tiongkok layak segera mengoreksi kebijakan yang telah melanggar prinsip Hak Asasi Manusia tersebut” jelas Kharis.

Menurut Abdul Kharis, yang Komisi-nya bermitra dengan Kementrian Luar Negeri, Indonesia perlu melakukan upaya diplomatik terkait kebijakan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi tersebut. Pemerintah RI harus mendesak Pemerintah PRC untuk mengijinkan Tim Pencari Fakta Independent masuk ke sana.

“Perlu dilakukan pencarian fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Xinjiang terhadap etnis Uighur,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here