39 Negara Kecam Pelanggaran China Terhadap Muslim Uighur

76
Muslim Uighur Cina (Foto: Merdeka)

Muslim Obsession – Puluhan negara dalam pertemuan PBB tentang hak asasi manusia menyatakan keprihatinan besar atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Mereka menyerukan Beijing untuk memberikan “akses langsung, bermakna dan tidak terkekang” ke wilayah perbatasan barat laut China.

Sekitar 39 negara termasuk Turki, Jerman, AS, dan Inggris mendesak pihak berwenang China untuk menghormati hak-hak lebih dari 1 juta Muslim Uighur yang ditahan di kamp konsentrasi China, yang memicu tanggapan marah dari pihak berwenang di Beijing.

“Kami sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan perkembangan terkini di Hong Kong,” kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen, dikutip dari Daily Sabah, Jumat (9/10/2020).

Deklarasi tersebut, yang sebagian besar ditandatangani oleh negara-negara Eropa, menyatakan bahwa pelanggaran kebebasan beragama, kerja paksa, dan sterilisasi paksa adalah indikator utama utama dari aktivitas kriminal oleh pejabat Tiongkok.

“Ada pembatasan ketat pada kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan bergerak, berserikat dan berekspresi serta pada budaya Uighur,” beber Heusgen.

Pengawasan yang meluas secara tidak proporsional terus menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya, dan lebih banyak laporan bermunculan tentang kerja paksa dan pengendalian kelahiran paksa, termasuk sterilisasi.

Komite Turki juga menyuarakan keprihatinan Ankara atas situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Xinjiang Uighur China.

Disebutkan bahwa Turki, sebagai negara yang memiliki ikatan etnis, agama, dan budaya dengan Uighur Turki, memantau laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya dengan prihatin.

Turki mengingatkan China tentang delapan rekomendasi Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD) yang dibuat pada Agustus 2018.

“Kekhawatiran dan saran komite juga berlaku hari ini dan langkah-langkah harus diambil dengan cara ini,” tuturnya.

Sementara itu, duta besar China untuk PBB Zhang Jun membalas, menyebut tuduhan itu “tidak berdasar” dan mengklaim bahwa deklarasi itu ditujukan untuk “memprovokasi konfrontasi” di antara negara-negara PBB.

“Mereka menyebarkan informasi palsu dan virus politik, mencoreng China, dan mencampuri urusan dalam negeri China. China dengan tegas menentang dan menolak itu,” ujar Zhang Jun.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here