Untuk tujuan ini, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis untuk dimainkan untuk memastikan bahwa masalah kolaborasi untuk kemandirian obat-obatan dan vaksin akan tinggi dalam agenda OKI.
Sekretaris Jenderal OKI, Yousef Al-Othaimeen juga telah menyarankan bahwa BPOM memimpin dalam memperkuat kerjasama OKI untuk mencapai kemandirian dan akses ke obat-obatan dan vaksin untuk kepentingan OKI negara-negara.
Sebagai otoritas pengatur pemerintah yang bertanggung jawab atas obat-obatan dan kontrol makanan, BPOM telah diakui secara internasional sebagai salah satu dari NMRA fungsional dan sebagai otoritas dari salah satu negara yang memproduksi vaksin yang memenuhi syarat WHO dengan kapasitas ekspor yang baik.
Keanggotaan BPOM sejak 2012 dalam Skema Kerja Sama Inspeksi Farmasi (PICS) – pengaturan kerjasama internasional antara 52 otoritas pengatur dari seluruh dunia di bidang Praktik Pembuatan yang Baik (GMP) dari produk obat – juga membuktikan kedudukannya yang baik.
Pengakuan seperti itu memberikan kontribusi positif bagi daya saing ekspor Indonesia dalam upaya negara untuk meningkatkan ekspor dan ekspansi pasar, menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyediakan pasar internasional dengan vaksin yang aman, berkhasiat dan berkualitas tinggi, termasuk ke negara-negara anggota OKI.
Akses dan ketersediaan obat yang aman, berkualitas tinggi dan terjangkau sangat penting dalam mencegah dan menyembuhkan penyakit serta menjaga dan meningkatkan kesehatan, terutama di negara-negara OKI yang masih memiliki prevalensi tinggi berbagai penyakit.
