Jakarta, Muslim Obsession – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah menyampaikan permohonan maaf kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serga PGRI terkait polemik pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP).
Permintaan maaf itu sudah diterima oleh Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah memutuskan untuk tetap tidak ikut dalam program POP. “Terima kasih sudah minta maaf ya. Itu suatu hal bagus,” kata Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, Rabu (29/7/2020).
Bagi Muhammadiyah, permasalahan dalam POP sudah terlalu pelik. Hingga pihaknya memutuskan untuk tidak kembali dalam POP, meski Nadiem sudah meminta maaf dan mengundang Muhammadiyah untuk kembali ke program yang menelan anggaran Rp595 miliar tersebut.
“Tapi permasalahan kita kan bukan hanya Tanoto dan Sampoerna. Banyak organisasi penggerak lain yang keliatannya bermasalah. Bukan hanya itu, program-program yang ditawarkan mereka (Kemendikbud) nampaknya tidak relevan. Jadi kita tetap berkomitmen tidak ikutan di situ (POP),” terang Kasiyarno.
Meski begitu, dia berharap janji Nadiem terkait akan mengevaluasi POP dapat dijalankan sebaik-baiknya. Kasiyarno berharap POP dapat dievaluasi secara menyeluruh.
“Kalau menurut Saya sih harus dievaluasi menyeluruh. Dari awal konsepnya seperti apa, itu perlu diperjelas. Gajah itu kriterianya seperti apa, Macan seperti apa, Kijang seperti apa. Yang organisasi abal-abal bisa dapat gajah, sementara program yang diajukan tidak layak, enggak memenuhi syarat lah,” lanjutnya.
Pihaknya ingin evaluasi yang bakal dilakukan itu benar-benar berjalan transparan. Agar seluruh pihak puas dengan program yang bergerak dengan anggaran lebih dari setengah triliun itu.
“Kemudian juga harus disosialisasikan ke masyarakat. Banyak kok unsur pendidikan yang sebenernya mampu. misalnya perguruan tinggi yang tergabung dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), pasti mampu mengurus peningkatan mutu. Guru di sini kan juga ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang aktif meningkatkan kompetensi mereka. Enggak perlu harus mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belum jelas,” tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akhirnya membuat kesepakatan dengan Putera Sampoerna dan Tanoto Foundation agar keduanya menggunakan skema pembiayaan mandiri dalam Program Organisasi Penggerak (POP).
Nadiem juga meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sekaligus meminta ketiganya untuk kembali mengikuti POP.
Kesepakatan ini diambil setelah hasil seleksi POP Kemendikbu menuai protes dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. (Albar)
