Tak Layak Jadi Menteri, Guru Besar UGM: Nadiem Cocoknya Jadi Dirjen

108

Jakarta, Muslim Obsession – Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim banyak mendapat sorotan. Pendiri GoJek ini dinilai tidak layak dan kompeten menjadi Mendikbud karena kinerjanya yang rendah. Kritikan itu bahkan banyak datang dari para guru besar dan akademika.

Kali ini kritikan datang dari Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyudi Kumorotomo. Ia menyatakan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan tidak betul-betul menguasai peta persoalan pendidikan di Indonesia. Dia lebih cocok jadi Dirjen.

“Nadiem agaknya lebih cocok menjadi salah satu dirjen dalam Kementerian Pendidikan yang dapat membuat inovasi di bidang teknologi pendidikan,” ujar Wahyudi Kumorotomo dalam diskusi zoom dan live youtube Pustakapedia, Selasa (7/7/2020) bertema, “Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?”

Selain Wahyudi Kumorotomo, diskusi online itu juga diikuti beberapa pembicara. Pengantar diskusi CEO Pustakapedia, Akhmad Muzambik, Narsum Pakar Pendidikan Doni Koesoema A dan Ketua Ikatan Guru Indonesia IGI Muhammad Ramli Rahim, pemantik David Krisna Alka Editor in Chief Pustakapedia, dan dimoderatori oleh Andriansyah Syihabuddin.

Wahyudi beralasan terdapat persoalan yang berbeda di Kemendikbud yang kini menangani semua jenjang pendidikan di Indonesia. Selain itu, ide Nadiem yang menghendaki semua kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dilakukan secara daring tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pasalnya, banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai. Jangan lagi internet, bahkan banyak daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Hal ini kata dia, tentu memerlukan segregasi dan segmentasi kebijakan sesuai dengan kenyataan di setiap daerah.

“Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar,” kata Wahyudi.

Wahyudi juga menyoroti program Merdeka Belajar dengan banyak catatan. Program ini menurutnya, pada tingkat operasional tidak benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pembelajaran secara merdeka sesuai dengan visi dan konsep yang dibuat.

“Program Merdeka Belajar sejauh ini tampak baru sebatas gimmick,” tegasnya.

Begitu juga dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terlalu meyakinkan. Sampai dengan 2019, SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD (32%) dan SMP (22,8%) atau 54% lebih. Berikutnya, lulusan SMA (20,15%), SMK (17,31%), D-1,D-2, D-3 (1,8%), dan S-1 ke atas (4,11%). ”Terkait dengan hal ini tampaknya belum ada terobosan dari Menteri Nadiem,” ucapnya.

Wahyudi juga meragukan Strategi Kemendikbud 2020-2024 yang menjadi bagian program Merdeka Belajar, bahwa angka partisipasi peserta didik di perguruan tinggi dipatok pada angka 70%. “Bagaimana mungkin pada 2019 berada di angka partisipasi 4,11% lalu melompat ke angka 70% hanya dalam empat tahun?” kata Wahyudi. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here