Sentil Pemerintah, Wakil Ketua MPR RI Apresiasi Masyarakat Patungan Beli Kapal Selam

117
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Jakarta, Muslim Obsession – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi semangat patriotik masyarakat Indonesia membuat program patungan pembelian kapal selam yang diinisiasi Pengurus Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan Ustadz Abdul Somad (UAS).

Inisiatif pembelian kapal selam tersebut merupakan respons konstruktif dari peristiwa tragis tenggelamnya  KRI Nanggala 402, dan gugurnya 53 personil-personil terbaik Angkatan Laut.

“Saya sangat mendukung inisiatif masyarakat membuat gerakan tersebut. Ini jadi seperti mengingatkan pada sejarah dulu, dimana umat Islam di Aceh patungan membantu Pemerintah Republik Indonesia, di awal kemerdekaan, untuk membeli pesawat pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia,” ujar HNW melalui siaran pers, Rabu (28/4/2021).

Di sisi lain, HNW juga menilai sebaiknya pemerintah merealokasi APBN untuk program-program yang memang sangat urgen seperti pembaharuan Alutsista.

Menurutnya, inisiatif masyarakat tersebut sesungguhnya merupakan kritik untuk pemerintah agar memprioritaskan persoalan penting.

“Semestinya ini juga menjadi kritik dan pengingatan bagi pemerintah, agar lebih bijak dalam pembuatan anggaran, jangan sampai hal-hal yang sangat urgent seperti soal alutsista tidak diprioritaskan, sementara proyek-proyek yang tidak urgent malah didahulukan. Dengan adanya gerakan masyarakat itu, mestinya Pemerintah segera melakukan realokasi APBN untuk Alutsista serta program mendesak lainnya,” tandasnya.

HNW mengatakan, ada berbagai kebijakan keuangan pemerintah yang cenderung tidak memenuhi aspek urgensi dan manfaatnya bagi bangsa dan negara, sehingga dengan terjadinya gerakan patungan dari masyarakat tersebut mestinya pemerintah segera lakukan realokasi anggaran untuk berbagai program yang lebih urgen dan menjadi hajat rakyat, bangsa dan negara.

Ia mencontohkan anggaran pembangunan ibu kota negara yang memakan dana APBN saja hingga Rp 89 triliun. Padahal dengan masih berlangsungnya Covid-19 dengan segala dampaknya, juga terbatasnya APBN yang masih mengandalkan hutang LN, perpindahan ibu kota tidak urgen untuk saat ini. Atau suntikan Rp 20 triliun untuk BPUI dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya yang bermasalah karena korupsi.

“Anggaran semacam itu seharusnya direalokasi, selain untuk penanganan Covid-19 beserta dampak-dampak sosialnya, juga untuk membeli atau memperbaharui alutsista, seperti pembelian atau memproduksi sendiri kapal selam,” jelasnya.

Menurutnya, daripada menyuntikan Rp 20 Triliun ke Jiwasraya yang dananya dikorupsi oleh pimpinannya sendiri dan Rp 89 Triliun untuk proyek IKN, lebih baik dipakai untuk membantu PT PAL agar dapat segera memproduksi kapal selam, yang setiap kapal selam produk PT PAL senilai Rp 1,5 Triliun.

“Itu jelas lebih urgent, lebih bermanfaat, dan bisa menyelamatkan marwah negara. Dan agar dengan demikian negara dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau rakyat yang anggarannya sangat terbatas saja mau patungan dan dengan itu merealokasi anggaran belanja mereka yang cuma sedikit, maka harusnya Pemerintah juga bisa merealokasi APBNnya yang besar itu dari dipergunakan untuk hal-hal yang tak urgent untuk direalokasi bagi program-program yang urgent seperti pembelian kapal selam dan alutsista lainnya,” pungkas HNW. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here