Rohingya, Muslim Obsession – Sejumlah pemimpin Rohingya melakukan demonstrasi anti-repatriasi di semua kamp Rohingya di Ukhiya dan Teknaf Upazilas di Cox’s Bazar, Senin (19/2/2018) waktu setempat.
Para demonstran meminta penundaan repatriasi karena kondisi belum aman. Selain itu, mereka menuntut pemulihan hak-hak sipil.
“Kami tidak menentang pemulangan kami, tapi kami menginginkan repatriasi yang aman ke Rakhine. Kami merasa situasinya belum membaik dan itu tidak aman bagi kami,” tutur salah satu demonstran.
“Hari ini, kami telah mengorganisir reli sukses pertama kami. Sekarang, kita berpikir untuk pergi ke semua kamp, berbagi pesan dengan orang Rohingya lainnya yang perlu tahu bahwa ini terkait dengan kehidupan kita. Kami tidak ingin dianiaya lagi,” imbuhnya.
Merujuk pada pemulihan status etnis Rohingya, pemimpin Rohingya Abu Harees mengatakan, mereka ingin pemulihan hak kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat.
“Tahan semua pelaku tindak kekerasan yang bertanggung jawab atas kejahatan yang telah mereka lakukan di Arakan (Rakhine). Izinkan seluruh bantuan kemanusiaan internasional di semua wilayah yang terkena dampak konflik,” paparnya.
Abu Mushud, pemimpin Rohingya lainnya mengatakan, Rohingya menginginkan tim investigasi dan penyelidikan internasional dan independen, yang dipimpin oleh PBB di Arakan.
“Kami ingin mengembalikan Arakan dengan semua orang Rohingya kami dengan aman. Terutama dengan bantuan pasukan penjaga perdamaian PBB,” kata Mushud.
Seperti dikutip laman Dhaka Tribune Selasa (20/2/2018), Perdana Menteri Sheikh Hasina pada pertemuan dengan PBB, menyatakan Rohingya belum siap untuk dipulangkan.
Para pengungsi mengatakan, mereka menginginkan pemerintah Myanmar untuk menyetujui tuntutan mereka. Termasuk menjamin keamanan dan hak mereka, sebelum mereka dikirim kembali.
Rohingya, sejak penandatanganan kesepakatan repatriasi, telah mengadakan demonstrasi menentang proses pengembalian. Namun, polisi selalu waspada terhadap situasi yang tidak diinginkan.
“Kami sudah menangkap beberapa orang yang mencoba melakukan tindak kejahatan di kamp-kamp,” kata Md Abul Khayer, petugas di kantor polisi Ukhiya.
Setelah pemberontakan Angkatan Darat Myanmar di negara bagian Rakhine yang dimulai pada 25 Agustus 2017, hampir 700.000 pengungsi Rohingya memasuki Bangladesh, sementara beberapa ratus ribu lagi tinggal di Cox’s Bazar selama bertahun-tahun.
Komisi Pengungsi Bangladesh mengatakan, Myanmar tidak mengakui orang Rohingya sebagai warga negara. Mereka memaksa para penduduk Rohingya untuk tinggal di kamp-kamp kumuh dengan kondisi seperti apartheid. (Vina)
