RPJMD 2021-2026 Tangsel Perlu Komitmen Akuntabilitas Birokrasi untuk Hindari Oligarki Ekonomi Politik

191
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terpilih, Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan usai dilantik di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Banten, Senin (26/4/2021).

Tangsel, Muslim Obsession – Ketua Umum Kerukunan Keluarga Muslim BSD (KKMB) Tangerang Selatan, H. Usamah Hisyam, menilai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan periode 2021-2026 sudah sangat baik.

Tokoh pergerakan Islam nasional yang juga Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) itu mengatakan, rencana program dalam RPJMD Kota Tangsel sudah cukup komprehensif, transformatif, dan futuristik, sehingga memberikan harapan baru bagi warga masyarakat untuk kemajuan pengelolaan kota.

Paparan RPJMD Kota Tangsel disampaikan Wali Kota Tangsel terpilih Benyamin Davnie dalam simposium yang digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tangsel secara daring pada Sabtu (26/6/2021) pagi.

BACA JUGA: Dilantik Gubernur Banten, Benyamin-Pilar Resmi Pimpin Kota Tangsel

Usamah menegaskan, dirinya tak ingin menggarami RPJMD yang telah disusun dan akomodatif terhadap aspirasi rakyat serta telah menjawab berbagai problematika bagi upaya meningkatkan pertumbuhan kota menjadi lebih baik.

“Persoalannya adalah, untuk mewujudkan RPJMD diperlukan kepemimpinan kota dan birokrasi yang sungguh-sungguh transparan, akuntabl, managable, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada rakyat,” ujarnya.

Dalam konsep pembangunan suatu negara modern, jelasnya, terdapat tiga pilar penting yang dapat berperan mensukseskan pembangunan, yakni governance, corporation, dan civil society.

“Demikian pula dalam pembangunan kota. Tantangan utama Pak Benyamin untuk mewujudkan RPJMD Kota Tangsel ke depan, adalah leadership yang tegas. Tetutama dalam menghadapi oligarki ekonomi politik yang selama ini membelenggu birokrasi,” tandasnya.

BACA JUGA: Tangsel Harus Punya Tempat Vaksin Permanen

Usamah mengatakan antara pemerintah dan korporasi tidak boleh saling memanfaatkan “aji mumpung”, tetapi harus saling kerja sama secara profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (civil society).

Menanggapi masukan tersebut, Benyamin Davnie mengakui sejak Kota Tangsel terbentuk, birokrasi memang masih dihantui dan terkekang oleh oligarki ekonomi politik yang dimaksud Usamah.

Namun ke depan, ia berkomitmen akan menghindari hal tersebut. Ia pun menegaskan sangat setuju jika birokrasi harus meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Karena itu tadi saya jelaskan, untuk memilih camat dan lurah akan dilaksanakan secara open bidding,” kata Benyamin.

Simposium tersebut juga mendengarkan berbagai madukan dari tokoh-tokoh ICMI Tangerang Selatan, antara lain Prof Dr Amin Summa. (Mam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here