Jakarta, Muslim Obsession – Istana Kepresidenan RI turut berkomentar soal isu TNI telah disusupi paham komunis seperti yang disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Pihak Istana menyerahkan polemik soal dugaan TNI AD terindikasi disusupi oleh PKI kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Demikian Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman dalam keterangannya, di Kompas TV, Selasa (28/9/2021).
“Saya serahkan ke Pak Panglima saja, saya sudah membaca tanggapan Panglima,” kata Fadjroel.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dugaan PKI berada di dalam tubuh TNI AD tidak bisa hanya berdasar pada keberadaan patung.
“Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat,” tegas Marsekal Hadi Tjahjanto.
Atas dasar itu, Hadi Tjahjanto pun menolak untuk berpolemik soal dugaan penyusupan PKI ke tubuh TNI. Apalagi, perihal ini sudah diklarifikasi oleh institusi terkait.
“Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah,” ujarnya.
Dalam pendapatnya, Hadi mencerna apa yang disampaikan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal dugaan PKI masuk ke tubuh TNI AD lebih pada nasihat untuk prajurit aktif.
Bagaimana pun, kata Hadi, faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital.
“Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior kepada kami prajurit aktif TNI untuk senantiasa waspada. Agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi,” ucap Hadi.
Kata Pangkostrad
Adapun, Panglima Kostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, sepatutnya Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo melakukan klarifikasi sehingga tidak menuding Angkatan Darat telah disusupi PKI.
Bagi TNI AD, tudingan Gatot Nurmantyo yang menyebut tidak adanya patung tiga tokoh di Museum Darma Bhakti Kostrad sebagai indikasi Angkatan Darat disusupi PKI adalah tudingan keji.
“Seharusnya Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo selaku senior kami di TNI, terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan bisa menanyakan langsung kepada kami, selaku Panglima Kostrad,” ujarnya Letjen Dudung Abdurachman, Selasa (28/9/2021).
“Dalam Islam disebut tabayun agar tidak menimbulkan prasangka buruk yang membuat fitnah, dan menimbulkan kegaduhan terhadap umat dan bangsa.”
Letjen TNI Dudung lebih lanjut mengungkap, patung sejumlah tokoh nasional yang disebut Gatot Nurmantyo hilang telah diambil oleh Letjen TNI (Purn) AY Nasution, selaku penggagas.
Dalam alasannya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution merasa berdosa karena membuat patung tokoh nasional menurut keyakinan agamanya.
“Patung tersebut, diambil oleh penggagasnya, Letjen TNI (Purn) AY Nasution yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini,” ujar Letjen Dudung.
“Saya hargai alasan pribadi Letjen TNI (Purn) AY Nasution, yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi, saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan.”
Letjen Dudung dalam keterangannya menuturkan patung tiga tokoh di Museum Darma Bhakti Kostrad, yakni Jenderal TNI AH Nasution (Menko KSAB), Mayjen TNI Soeharto (Panglima Kostrad), dan Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo (Komandan RPKAD) memang sebelumnya ada di dalam museum tersebut.
Patung tersebut, kata Letjen Dudung, dibuat pada masa Panglima Kostrad Letjen TNI AY Nasution (2011-2012).
“Jika penarikan tiga patung itu kemudian disimpulkan bahwa kami melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, itu sama sekali tidak benar,” tegas Letjen Dudung.
“Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu.”
Di samping itu, lanjut Letjen Dudung, faktanya foto-foto peristiwa serta barang-barang milik Panglima Kostrad Mayjen TNi Soeharto saat peristiwa 1965 itu, masih tersimpan dengan baik di museum tersebut.
“Hal ini sebagai pembelajaran agar bangsa ini tidak melupakan peristiwa pemberontakan PKI dan terbunuhnya pimpinan TNI AD serta Kapten Piere Tendean,” katanya.
“Demikian penjelasan kami agar bisa dipahami dan tidak menimbulkan prasangka buruk terhadap kami sebagai pribadi, intitusi Kostrad, maupun insitusi TNI AD.” (Albar)
