Punya Potensi Besar, Pemerintah Harus Serius Tangani Ekonomi Syariah

102
Pengurus Halal Institute saat bertemu pimpinan DPD RI di Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (16/7/2020). (Foto: istimewa)

Jakarta, Muslim Obsession – Ekonomi Syariah di Tanah Air diyakini memiliki potensi besar jika pemerintah Indonesia serius menjalankan kebijakan pro Syariah. Salah satunya jika pemerintah mempercepat akselerasi penerapan UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan segera menerbitkan peraturan-peraturan ikutannya.

Indonesia dengan 227 juta penduduk muslim seharusnya mendapat jaminan kehalalan dalam semua aktifitas. Mulai dari apa yang dimakan, apa yang dipakai, bagaimana berbisnisnya, sampai dimana menyimpan uangnya.

“Indonesia saat ini masih peringkat 6 dunia untuk ekonomi Syariah, masih kalah sama Malaysia. Peringkat satu diduduki Qatar,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat menerima kunjungan pengurus Halal Institute di Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Gratis! Sertifikasi Halal Bagi UMK Beromzet di Bawah 1 M

Nono menegaskan, meski mayoritas non-muslim namun negara-negara di Eropa dan Amerika Latin memiliki market share produk halal yang sangat tinggi. Karena mereka juga menyiapkan diri sebagai destinasi wisata dari negara-negara muslim.

“Dan mereka juga ekspor produknya ke negara-negara tersebut. Brazil sebagai contoh, penduduk muslimnya kurang dari 1 persen, tapi produk halal mereka terbesar di Kawasan Amerika Latin,” tandasnya.

Untuk itu Nono meminta semua pihak yang terlibat dalam mata rantai produksi halal ini, termasuk penyelia halal, harus meninggalkan ego sektoral, agar implementasi UU 33/2014 yang mulai berlaku efektif 2019 itu bisa terwujud dengan cepat.

“Dan nanti yang diuntungkan masyarakat, karena proses untuk mendapatkan sertifikat halal menjadi lebih efisien dan murah serta transparan,” tambahnya.

Baca juga: Tiga Langkah Tingkatkan Daya Saing Industri Halal di Pasar Internasional

Untuk itu, DPD melalui Komite IV akan segera meminta kepada Menteri Keuangan untuk segera menerbitkan tarif untuk proses sertifikasi produk halal yang sejak 2019 menjadi wajib untuk semua produk, terutama makanan dan minuman.

“Dan Komite III bidang agama bisa juga mendorong melalui Omnibus Law apa-apa yang masih menjadi hambatan penerapan UU tersebut,” pungkasnya.

Sementara Andy Subiyakto, ketua harian Halal Institute berharap DPD RI sebagai wakil daerah dapat memperjuangkan agar sosialisasi UU Jaminan Produk Halal tersebut bisa sampai ke daerah.

Mengingat kebutuhan auditor halal di kisaran 5.000 orang, saat ini baru tersedia 150 orang. Dan target 2 juta penyelia halal, baru ada dalam hitungan jari. “Padahal value bisnis halal ini bisa mencapai 2,8 milyar USD,” paparnya.

Dalam audiensi tersebut, selain wakil ketua Nono Sampono, juga ikut menerima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, wakil ketua Sultan Baktiar Najamudin, serta wakil dari Komite III Sylviana Murni dan Komite IV Chasytha A. Kathmandu, serta Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here