Prabowo Marah Meninju Meja, Para Ulama Terperangah (Bag-2)

Itulah sesungguhnya sejumlah pertanyaan dan persoalan yang tidak sempat diperdebatkan dalam forum Dewan Penasihat Alumni 212 di Hotel Sultan, Jakarta, sepekan sebelum ijtima’ ulama digelar.

Itu pula yang membuat saya bersikukuh agar PA 212 tetap konsisten terhadap keputusan Rakornas 212, dimana saya turut memperjuangkan Habib Rizieq Syihab (HRS) sebagai capres rekomendasi pertama. Sungguhpun Amien Rais sudah mengabarkan, bahwa HRS tidak bersedia dan tidak ada keinginan menjadi Presiden RI, tetapi mengapa Dewan Penasehat 212 tidak memperioritaskan tiga figur lainnya, untuk ditetapkan sebagai capres yang dibawa ke ijtima’ ulama? Mereka adalah Ketua MPR RI dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, dan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Kita semua mengetahui secara persis, insya Allah figur ketiganya mendekati paramater pemimpin muslim kaffah.

Kalaupun terhadap ketiga figur itu kurang berselera, umat Islam sesungguhnya masih punya banyak stok pemimpin yang memenuhi standar pemimpin muslim kaffah. Seperti Prof Dr Din Syamsuddin, Prof Dr Mahfudz MD, Prof DR Didin Hafidhuddin, Prof Dr Jimly Asshidiqie, Dr Hidayat Nur Wahid, Dr Salim Segaff Al-Jufri, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur DKI Anis Baswedan, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan mantan Ketua GNPF MUI Ustadz Bachtiar Natsir. Seandainya harus figur berlatar belakang militer, mengapa bukan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang justru diperjuangkan oleh sejumlah ulama khas, seperti KH Husni Thamrin dkk?

Saat ishoma Dewan Penasihat PA 212 berlangsung, ada ulama yang berbisik kepada saya, “Argumentasi Antum itu benar, bagus. Tetapi Antum dicurigai menolak Prabowo, biar Jokowi yang menang.”

“Masya Allah, kita mau bahas ijtima’ ulama kok malah suuzhon? Bahas dulu figur yang memenuhi kriteria pemimpin muslim kaffah, baru bicara Jokowi. Bukankah lemah di mata manusia, belum tentu dihadapan Allah subhanahu wa ta’ala?” jawab saya.

Beberapa pekan sebelumnya, saya berdebat dengan HRS pada suatu dini hari melalui WhatsApp. Saya mengusulkan, bila HRS memang tidak berminat menjadi capres, maka sebagai imam besar sebaiknya menyebut sejumlah nama yang patut diperjuangkan dan didoakan dipilih dalam ijtima’ ulama.

Nama-nama tersebut representasi figur pimpinan parpol Islam atau berbasis massa Islam, yang sangat jelas keislamannya, antara lain bisa dari pimpinan ormas Islam, tokoh cendekiawan/aktivis pergerakan Islam, atau gubernur/mantan gubernur. Tentu semuanya memenuhi standar pemimpin muslim kaffah. Saya minta HRS melempar nama-nama tersebut ke publik, sebagai test the water, sekaligus masukan bagi peserta ijtima’ ulama.

“Afwan, Ana tidak tertarik dengan konsep Antum,” tandas HRS setelah berdebat.

Pada Maret 2018 saat bertemu di Turki, saya menyampaikan kembali saran kepada HRS bila yang diusung sebaiknya figur pemimpin muslim kaffah, yang latar belakang perjuangan keislamannya juga jelas. Saya lebih mendesak agar gerakan umat Islam tetap teguh dengan standar pemimpin muslim kaffah yang memenuhi nilai-nilai syariat. Umat Islam yang tergabung dalam PA 212 harus konsekuen.

Mengapa? Ketika menjatuhkan Ahok dari jabatan Gubernur, kita menggunakan standar syariat Islam, pemimpin harus muslim kaffah, mendengungkan kalimat tauhid. Tetapi ketika memilih figur pemimpin negara, kita justru abaikan standar pemimpin muslim kaffah yang memenuhi syariat. Sebaliknya, kita cenderung membenturkan umat Islam terhadap pilihan yang sulit. Tentu sangat berat pertanggung jawaban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta’ala di Yaumil Akhir.

Tetapi, HRS secara tegas menganggap, realitas politik hanya Prabowo yang bisa mempersatukan koalisi parpol pendukung. “Prabowo memang bukan yang ideal. Tetapi realitas politiknya, dia yang punya partai, dia yang bisa mempersatukan koalisi partai. Kelemahan Prabowo nanti kita perkuat dengan wakilnya. Ana pikir bisa Anies Baswedan,” tandas HRS.

Begitulah dilema politik yang dihadapi dalam perjuangan untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar Islami. Dalam arti, benar-benar memihak kepentingan umat, bukan pura-pura memihak umat. Kita umat Islam sudah capai dari waktu ke waktu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik lima tahunan, tetapi kemiskinan dan kebodohan tetap saja tidak terentas.