Politik atau Dakwah?

Catatan Ringan Jurnalis Pergerakan Islam. (Bagian 1)

338
Serah terima jabatan dari H. Bachtiar Chamsyah kepada H. Usamah Hisyam usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) periode 2015-2020, dalam Muktamar III di Asrama Haji Batam, Batam Center, Kepri, Jumat (13/3/2015).

Oleh: Drs. H. Usamah Hisyam, M.Sos (Head of Chief Editors Obsession Media Group/OMG)

Usai shalat Shubuh di Masjid As-Syarief, Al-Azhar, BSD, suatu hari di awal tahun 2015, saya ditegur seorang jamaah tetap Subuh. Kami berada di anak tangga untuk meninggalkan masjid.

“Usamah, kita bicara sebentar,” sapanya.

Saya menoleh ke belakang. Tampak sosok Dr. Bachtiar Chamsyah, seorang tokoh pergerakan Islam tingkat nasional. Mantan Menteri Sosial dua periode (2001-2003, 2004-2009). Beliau adalah Ketua Umum PP Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia), juga dua periode (2002-2007, 2007-2015).

“Bagaimana? Kau siap maju ya?” tuturnya pelan, seraya merangkul bahuku.

Saya menghela nafas, terpekur sejenak. Saya paham apa yang dimaksud. Beliau meminta kepastian kesediaan dan kesiapan saya untuk maju sebagai calon Ketua Umum PP Parmusi, yang akan digelar empat pekan lagi di Batam, Kepulauan Riau, akhir Maret 2015. Semua kesiapan kepanitiaan sudah berjalan.

Kebetulan kediamam kami berdua hanya berjarak sekitar 150 meter dari masjid dengan jalan yang berbeda. Saya menjabat sebagai Ketua Umum Kerukunan Keluarga Muslim BSD City (KKMB), Tangerang Selatan, yang mengelola Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) As-Syarief Al-Azhar. Hampir setiap Subuh kami shalat di masjid tersebut.

BACA JUGA: Memuliakan Anak Yatim dan Rezeki Tak Terduga

Sejak enam bulan lalu, Bachtiar memang merajuk saya agar bersedia menggantikan posisinya sebagai ketua umum. Periodesasi kedua kepengurusannya seharusnya sudah berakhir pada 2012, tetapi persiapan Muktamar III baru dapat dilaksanakan Maret 2015.

Bachtiar punya alasan sendiri mendorong saya maju sebagai calon ketua umum. Ia menganggap saya sangat memahami berbagai persoalan Parmusi agar dapat ditata kembali ke depan.

“Parmusi tak boleh mati, Usamah. Ini amanah sejarah. Harus terus dikembangkan,” begitu tandasnya berkali-kali.

Sejak Parmusi dideklarasikan kembali sebagai ormas Islam oleh para eksponen Muslimin Indonesia (MI), di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, pada 26 September 1999, saya ditunjuk sebagai Wakil Sekjen 1 bersama Irgan Chairul Mahfidz sebagai Wakil Sekjen 2, dan sejumlah Wakil Sekjen lainnya mendampingi Sekretaris Jenderal Bachtiar Chamsyah yang terpilih bersama Husni Thamrin sebagai Ketua Umum.

Hampir semua gerakan roda organisasi, baik konsolidasi daerah maupun program aksi dimenej oleh wakil sekjen, mengingat Husni Thamrin dan Bachtiar sangat sibuk sebagai Wakil Ketua MPR dan anggota DPR RI.

Pada Muktamar II Parmusi 2002, saya terpilih menjadi Sekretaris Jenderal. Dan Muktamar III (2008) diamanatkan menjadi salah satu ketua Bidang Pengurus Pusat.

Bachtiar juga menganggap, saya salah satu aktifis pergerakan Islam di Parmusi yang memiliki kemandirian ekonomi melalui usaha marketing communication consulting dan publishing yang berkembang cukup baik.

BACA JUGA: Parmusi Tegaskan Para Dai Tetap Berdakwah Dalam Kondisi Apapun

Selama enam bulan itu, saya berupaya berpikir realistik menyikapi tawaran dari Bachtiar Chamsyah. Menjadi ketua umum ormas Islam nasional sebesar Parmusi, bukan persoalan sederhana. Ini adalah musibah. Sudah pasti akan kehilangan privilege. Karena harus menyiapkan waktu, tenaga dan pikiran. Juga dana untuk pergerakan organisasi secara nasional.

Menjadi pemimpin tak boleh main-main. Apalagi pemimpin ormas Islam yang selama ini lebih fokus terhadap pembinaan kader-kader politik Islam. Dalam 10 tahun terakhir, peran dan posisi kader-kader politik Parmusi di tubuh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang turut didirikan Parmusi bersama Partai NU (Nahdlatul Ulama), PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia, dan Partai Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia) selaku unsur fusi partai, mulai melemah dari tahun ke tahun.

Tak banyak lagi kader Parmusi, baik di pusat maupun daerah yang terpilih menjadi anggota legislatif. Hal ini berdampak pada dua hal. Pertama, kader-kader tak lagi optimal dalam menopang logistik pergerakan politik. Kedua, visi dan misi Parmusi untuk mewarnai berbagai kebijakan partai agar perjuangan politik dakwah sebagai partai Islam, tak lagi efektif.

Sejak kader Parmusi Buya Ismail Hasan Metareum tak lagi menjadi Ketua Umum Partai, sejak 1999, suara PPP merosot tajam. Dari 89 kursi DPR RI hasil Pemilu 1997 di bawah kepemimpinan Buya Ismail, menjadi hanya 58 kursi pada Pemilu 1999 di bawah kepemimpinan Hamzah Haz.

Kendati demikian, Hamzah Haz tetap merasa bersyukur masih dapat mempertahankan suara PPP dalam urutan ketiga parpol pemenang pemilu legislatif 1999, sekalipun telah hadir PKB yang dibidani Ketua Umum NU KH. Abdurrahman Wahid, dan PAN yang dilahirkan Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Amien Rais.

Perjuangan politik dakwah untuk mewarnai berbagai regulasi legislatif dan eksekutif sesungguhnya terbuka luas, ketika Ketua Umum PPP Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden RI dalam Sidang Istimewa MPR RI (2001-2004).

BACA JUGA: Seberangi Lautan, Dai Parmusi Palu Tebar Hewan Qurban di Pedalaman

Namun momentum tersebut tidak dimanfaatkan para kader untuk membesarkan partai, kecuali intrik-intrik politik untuk menguasai kepemimpinan partai di semua tingkatan struktur kepengurusan. Kader-kader Parmusi di berbagai daerah mulai tergusur secara bertahap.

Terbukti, hasil Pemilu 2004, kursi DPR RI yang diraih PPP tetap sama dengan Pemilu 1999, yakni 58 kursi. Padahal Pemilu tersebut hanya diikuti 24 partai, dibanding 48 partai pada Pemilu 1999.

Setahun sebelum Pemilu 2004, Parmusi berupaya untuk memperjuangkan kader terbaiknya, Bachtiar Chamsyah, yang terpilih menjadi Ketua Umum Parmusi dalam Muktamar I Parmusi tahun 2022 menggantikan Husni Thamrin, untuk menjadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar III PPP tahun 2003.

Saat itu pertarungan dalam Muktamar III dimenangkan oleh Hamzah Haz selaku petahana, yang meraih lima suara paket formatur, sedangkan Bachtiar Chamsyah hanya mengantongi dua paket suara, yakni Husni Thamrin dan Bachtiar sendiri.

Dua paket kader Parmusi lainnya yang dipersiapkan, yakni Ali Hardi Kiaidemak berada pada urutan ke-8 dan saya berada di urutan ke-11 perolehan suara formatur yang hanya terpilih tujuh orang. Dua kader senior Parmusi, Ali Marwan Hanan (Sumsel) dan Muchsin Bafadhal (NTB) memberikan dukungan suaranya kepada Hamzah Haz.

Hasil muktamar III PPP membuat pupus semua harapan Parmusi untuk melakukan perubahan terhadap cita-cita perjuangan, agar dapat mengembalikan PPP sebagai sarana perjuangan politik dakwah seperti era kepemimpinan Buya Ismail Hasan Metareum.

BACA JUGA: Usamah Hisyam: Hindari Konflik, Perkuat Ukhuwah Islamiyah

Sangat jelas, dalam 10 tahun kepemimpinan Buya, PPP sangat solid dalam memperjuangkan berbagai regulasi perundang-undangan yang bernuansa syariah Islam serta aspirasi umat lainnya.

Bahkan kader-kader Parmusi di Propinsi Aceh yang ditopang pusat, berhasil mewarnai secara dominan ikhtiar untuk menjadikan Aceh Daerah otonomi khusus dengan perundang-undangan syariah Aceh (Qanun).

Parmusi yang semula lahir sebagai partai politik pada 1967 memang diharapkan dapat menjadi reinkarnasi Partai Masyumi yang mendapat tekanan pemerintah Orde Lama untuk membubarkan diri.

Namun melihat dinamika situasi dan kondisi sosial politik, di era transisi kekuasaan itu, tokoh legendaris Masyumi yang kemudian mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menyampaikan pesan yang sangat populis: “Dulu kita berdakwah melalui politik, sekarang kita berpolitik melalui jalur dakwah,” seru Mohammad Natsir.

Saat ditawari Bachtiar Chamsyah untuk menjadi Ketua Umum PP Parmusi itulah, saya mulai berpikir futuristik-strategis. Bila ingin besar, Parmusi sebagai ormas Islam harus inklusif, berupaya merangkul dan mempersatukan seluruh komponen umat Islam, agar kehadirannya lebih dapat diterima umat.

BACA JUGA: Usamah Hisyam: Dakwah di Tanah Air Hadapi Tujuh Problematika dan Tantangan

Parmusi secara institusi tak boleh menjadi sub-ordinasi dari perjuangan hanya satu parpol Islam. Parmusi harus menjadi ormas Islam yang fokus berdakwah dahulu agar memiliki akar keumatan yang kuat.

Saya berpikir sangat sederhana. Bagaimana mungkin kita akan berhasil memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam secara politik di legislatif, bila umat yang mayoritas belum memahami secara kaffah apalagi mengamalkan nilai-nilai syariat Islam itu sendiri?

Pengalaman saya sebagai Anggota DPR RI FPP dan wartawan pergerakan Islam yang kerap berkunjung ke berbagai daerah, masih menunjukkan lemahnya pemahaman syariat Islam di kalangan umat, baik kedalaman tauhid maupun fiqh.

Oleh sebab itu, di subuh hari di tangga masjid As-Syarief Al-Azhar itu, saya hanya menjawab singkat Bachtiar Chamsyah, “Insya Allah, saya siap maju sebagai ketua umum, sepanjang Muktamirin setuju ke depan Parmusi harus inklusif.”

“Baiklah, nanti kita ketemu, kita bahas,” tandas Bachtiar.

Irgan, Usamah Hisyam, Emron Pangkapi, dan Djan Farid usai Usamah dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Parmusi periode 2015-2020. (Foto: istimewa)

Pada hari-hari terakhir menjelang Muktamar III Parmusi, santer beredar rumor bahwa Waketum PPP Emron Pangkapi akan maju sebagai kandidat Ketua Umum Parmusi yang didukung oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Saat itu kepengurusan PPP terpecah, antara kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz, sebagai buntut konflik internal yang berujung perpecahan kepemimpinan Suryadharma Ali.

Misi Emron jelas, mengembalikan kader-kader Parmusi ke pangkuan PPP. Karena sejak Bachtiar Chamsyah dikalahkan Hamzah Haz, hubungan kader-kader Parmusi dan PPP di banyak daerah semakin renggang.

Kehadiran Djan Farid di arena Muktamar dan misi Datuk Emron membuat Muktamirin makin dinamis. Kader-kader Parmusi di berbagai daerah juga terpecah dalam tiga blok, blok PPP Romahurmuziy, blok PPP Djan Farid, dan banyak juga di antara mereka yang sudah meninggalkan PPP, bergabung dengan beberapa parpol lainnya.

Apalagi ada sebagian kader, terutama di pusat, yang bergerilya berupaya agar memperjuangkan Ketua Organizing Committee Muktamar III Parmusi Irgan Chairul Mahfidz, yang juga Anggota DPR RI PPP, sebagai ketua umum.

BACA JUGA: Usamah Hisyam: Dai Parmusi Berdakwah Gunakan Dana ‘Langit’

Saya sama sekali bergeming. Tidak melakukan manuver apapun. Tidak membentuk tim sukses, kecuali tim pribadi kantor saya yang datang ke Batam untuk memberikan pelayanan administrasi serta logistik yang dibutuhkan.

Karena bagi saya, terpilih menjadi ketua umum adalah musibah, apalagi untuk mengemban misi dakwah, tentu tak semudah memikirkannya. Diperlukan komitmen dari seluruh kader di daerah, terutama Muktamirin untuk secara sungguh-sungguh mengemban misi dakwah.

Melihat dinamika dukungan yang variatif, Bachtiar Chamsyah sebagai pengendali penuh Muktamar mengundang pertemuan tertutup antara pimpinan 17 Pengurus Wilayah (PW) yang hadir dengan saya. Hampir semua PW meminta komitmen dari saya apa yang akan dilakukan untuk kemajuan Parmusi ke depan bila terpilih sebagai ketua umum.

Saya tak banyak berjanji, kecuali akan melaksanakan semua keputusan Muktamar terutama dalam konsolidasi dan realisasi program aksi dengan berkunjung ke berbagai daerah. Sebaliknya, saya justru meminta komitmen dari setiap wilayah untuk sama-sama membesarkan organisasi dengan melaksanakan keputusan-keputusan yang disepakati.

Keesokan harinya, Sidang Pemilihan yang dipimpin oleh salah satu Ketua, Ir. Abdurrahman Syagaff, menetapkan saya secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Parmusi periode 2015-2020.

Dalam Sidang formatur malam harinya, anggota formatur menyusun personalia susunan Pengurus Pusat seperti usulan nama-nama dari mereka. Usulan nama-nama banyak diajukan oleh Sekjen Parmusi Imam Suhardjo. Saya hanya mengusulkan dan meminta penetapan satu nama, yakni Sekretaris Jenderal yang baru, Ir. Abdurrahman Syagaff.

Dalam pidato penutupan Muktamar, saya lebih menekankan bahwa Parmusi ke depan lebih bersifat inklusif. Saya juga akan mengunjungi ke daerah-daerah yang bukan kantong suara, tetapi menjadi medan dakwah yang sesungguhnya, seperti NTT, Maluku, dan Papua.

Inklusifitas inilah yang dalam perjalanan Parmusi ke depan saya sebut sebagai bagian dari membangun politik peradaban umat melalui jalur dakwah yang semakin jelas arah dan metodenya.

(Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here