Ramallah, Muslim Obsession – Dewan pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan menghentikan semua komitmennya pada “otoritas pendudukan” sampai Israel mengakui sebuah negara Palestina sesuai perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Komitmen tersebut, seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (30/10), termasuk kerja sama keamanan dan perjanjian perdagangan yang dicapai antara Israel dan Otoritas Palestina (PA). Keputusan dewan ini tidak mengikat, tapi dapat menjadi acuan bagi Otoritas Palestina untuk membuat keputusan di masa depan.
Pada pertemuan yang dihadiri Presiden PA Mahmoud Abbas, dewan juga secara eksplisit mengkritik proses perdamaian yang dipimpin Donald Trump dan rencananya untuk mengakhiri konflik.
“Komite memuji upaya presiden (Abbas) dalam menolak apa yang disebut Kesepakatan Abad ini dan melakukan semua cara yang tersedia untuk mengalahkannya, serta menganggap pemerintah AS mitra dari Israel bagian dari masalah, bukan solusi,” tulis kantor berita resmi Palestina, Wafa.
Dewan juga mengecam Hamas yang mengontrol Jalur Gaza. Mereka menuduh kelompok itu gagal memenuhi komitmennya dalam perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani pada Oktober tahun lalu.
Sementara itu, Abbas mengatakan bahwa Palestina akan melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya telah disetujui oleh dewan pusat. Ia pun menyerukan Palestina untuk bersatu di belakang PLO sebagai satu-satunya wakil sah dari rakyat Palestina.
Abbas menanggapi tekanan yang memuncak dari Washington untuk mengakhiri bantuan publik dari Otoritas Palestina terhadap keluarga tahanan dan orang-orang yang dibunuh oleh pasukan Israel.
“Bagian untuk keluarga kami dan para martir dan yang terluka adalah garis merah; kami tidak dapat bernegosiasi atas hak-hak mereka,” kata Abbas.
Sebelumnya, pada 2015 Dewan pusat PLO telah menyerukan untuk mengakhiri kerja sama keamanan dengan Israel. Dewan telah menugaskan Abbas dan Komite Eksekutif PLO untuk menindaklanjuti hasil keputusan ini. (Fath)
