Pemerintah Tetapkan Libur Lebaran 10 Hari

466
Puan Maharani - Setkab
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani. (Foto: Setkab)

Jakarta, Muslim Obsession – Pemerintah mengeluarkan delapan keputusan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Lebaran dan Cuti Idul Fitri 2018/ 1439 Hijriyah. Pemerintah juga memutuskan jumlah hari cuti bersama Lebaran 2018 tetap mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang sudah ditetapkan pada 18 April lalu.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, berdasarkan dalam keputusan tersebut maka cuti bersama ditetapkan sebanyak tujuh hari. Artinya, total libur Lebaran menjadi 10 hari, mulai 11-20 Juni 2018.

Puan menjelaskan, pemerintah mendapatkan berbagai masukan terkait SKB Tiga Menteri tersebut. Masukan tersebut terkait dengan aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.

“Melalui serangkaian pembahasan dan pertimbangan, pemerintah mengambil kebijakan tindak lanjut SKB Tiga Menteri terkait penambahan cuti bersama pada 11, 12, dan 20 Juni 2018,” tutur Puan kepada wartawan saat konferensi pers SKB Idul Fitri 2018, di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Puan menyebutkan ada delapan poin terkait SKB, yaitu sebagai berikut:

  1. Pemerintah akan memastikan bahwa pelayanan yang mencakup masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa. Rumah sakit (RS), listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan, ketertiban, perbankan, imigrasi, bea cukai, perhubungan dan sebagainya.
  2. Setiap kementerian akan menugaskan pegawai yg tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  3. PNS yang tetap bekerja melayani masyarakat pada saat cuti bersama dapat mengambil cuti waktu lain tanpa mengurangi hak cuti tahunan.
  4. Transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka tanggal 20 Juni 2018. Ketentuan layanan perbankan akan diatur Bank Indonesia.
  5. Cuti bersama di sektor swasta merupakan bagian dari cuti pekerja atau buruh yang bersifat fakultatif. Sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan pekerja dan buruh dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan.
  6. Kementerian Perhubungan akan mengatur semua stakeholder pelabuhan agar dapat bekerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa cuti Idul Fitri.
  7. Untuk bisa kemudian melengkapi dan menyelesaikan semua masalah-masalah tsb, keempat menko akan mengeluarkan surat instruksi kepada kementerian/lembaga terkait di bawahnya untuk melaksanakan penugasan pelayanan publik dan pengaturan pegawai di kementerian/lembaga terkait.
  8. Setiap kementerian/lembaga akan menindaklanjuti pengaturan hal tersebut dengan menetapkan instruksi atau surat edaran.

Pegawai swasta juga tidak wajib mengambil penambahan cuti bersama pada 11, 12, dan 20 juni 2018. Hanya saja, pegawai swasta yang ingin mengambil cuti lebaran tahun ini memotong masa cuti tahunan.

Puan berharap melalui penjelasan ini pelaksanaan cuti Idul Fitri tahun ini dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat memperoleh kenyamanan saat mudik dan dunia usaha bisa berjalan atau tetap kondusif. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here