Pemerintah Hapus Angka Kematian dari Indikator Penanganan Covid-19

94
Petugas memakamkan jenazah Covid-19 di TPU Srengseng Sawah 2, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2021). (Foto: M. R. Akbar H/ Muslim Obsession)

Jakarta, Muslim Obsession – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta angka kasus kematian dihapus dari indikator penanganan Covid-19.

Langkah itu ditempuh lantaran pemerintah mendapati masalah dalam input data akumulasi kasus kematian beberapa pekan sebelumnya.

Imbas dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, Luhut mengatakan terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 ke level 3. Menurutnya, hal itu menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan.

“Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual Selasa (10/8).

“Karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” tambah dia.

Meski demikian, Luhut mengklaim pemerintah masih menjadikan lonjakan kasus kematian sebagai perhatian khusus.

Luhut menyampaikan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan kasus kematian signifikan dalam beberapa minggu terakhir.

Sementara itu Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengkritik keras langkah pemerintah yang mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19.

Ia khawatir penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia potensial semakin gelap jika hal itu tetap dilakukan.

“Kalau indikator menentukan tingkat keparahannya hilang, kita enggak tahu seberapa parah kondisinya. Dengan dihapuskannya indikator kematian, bukan hanya akan semakin banyak kematian yang tidak terdeteksi, tetapi juga akan berdampak pada penyusunan strategi penanganan pandemi di daerah,” ujarnya.

Dicky menyebut pemerintah tak bisa beralasan mengeluarkan angka kasus kematian karena sengkarut data yang dilaporkan pemerintah daerah.

“Kalau alasannya masalah sengkarut data, ya tidak bisa. Saat pandemi ini juga enggak ada yang real time, makanya dalam data selalu dihitung pergerakan dalam tujuh hari,” kata Dicky.

Data Kementerian Kesehatan sampai dengan Selasa (10/8), jumlah kasus kematian kumulatif terkait Covid-19 di Indonesia mencapai angka 110.619 kasus.

Kasus kematian tertinggi disumbang secara berturut-turut oleh Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebanyak 491 orang dinyatakan meninggal per Selasa (10/8) di Jawa Barat. Sehingga, total kematian di Jabar menjadi 10.988 kasus.

Sementara di tempat kedua ditempati Jawa Tengah. Satgas mencatat ada 490 kasus kematian. Dengan begitu, total kematian di Jateng menjadi 23.497 kasus.

Di posisi ketiga, kasus kematian banyak ditemukan di Jawa Timur dengan pertambahan 329 kasus. Sehingga, total kasus kematiannya menjadi 23.621 orang. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here