Oleh: Hendrajit (Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute)
Kalau mau jujur, justru di era sekaranglah Nahdlatul Ulama (NU) menang banyak. Kalau dilihat secara kuantitatif. Selain jabatan Wapres, dua pos menteri tetap bertahan, yakni Menaker dan Menteri Desa Tertinggal. Malah tambah lagi Menteri Perdagangan. Menko Polhukam juga kader NU.
Tapi kenapa terkesan belum puas dan malah cenderung kritis pada pemerintah? Di sini ada psikologi NU yang tidak dipahami dan dikenali betul oleh para pemimpin yang menggunakan sudut pandang modern dan serba struktural fungsional.
Kebanggaan dan harkat warga NU baru merasa terwakili kalau diberi amanah sebagai Menteri Agama. Buat para pinisepuh dan ulama NU pegang Kementrian Agama merupakan hal prinsipil.
Sehingga walaupun sekarang ibaratnya NU menang banyak, pada kenyataannya merasa ada yang kosong. Ibarat seseorang mendadak kaya raya, atau berjabatan tinggi, namun sontak sadar rumah keluarga di kampung halaman sudah tidak ada lagi. Ibarat orang asing di kampung halaman sendiri.
Pelajaran penting ke depan. Mendekati dan merangkul warga NU, apalagi kalau cuma para politisi NU, sama sekali nggak cukup.
Ada kalanya orang kemaruk harta, atau ambisi jabatan, ada sesuatu di hati kecilnya, di kekedalaman bawah sadarnya, kebanggaan pada sesuatu yang imaterial tetap yang utama.
Dan itu adalah jabatan Menteri Agama. Mengapa? Karena buat NU itu hal prinsip. Ulamalah yang otoritatif pegang pos itu. Dan itu pula yang memicu perpisahan Masyumi dan NU sebelum Pemilu 1955.
