Muslim Sri Lanka Sambut Kedatangan PM Pakistan di Tengah Konflik HAM

47
Imran Khan, PM Pakistan (Foto: The Star)

Kolombo, Muslim Obsesson – Para pemimpin komunitas Muslim Sri Lanka menggantungkan harapan mereka pada Perdana Menteri Pakistan Imran Khan agar menyampaikan masalah hak asasi manusia mereka selama kunjungan bersejarahnya ke negara pulau itu akhir bulan ini.

Perdana Menteri Khan akan tiba di ibu kota Kolombo pada 23 Februari di mana ia diharapkan untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat penting pemerintah dan pemimpin partai.

Baca Juga: Turki dan Pakistan Sampaikan Duka Mendalam Atas Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

Ketua parlemen Sri Lanka, Mahinda Yapa Abeywardena, pada Selasa (9/2/2021) mengatakan bahwa PM Pakistan dijadwalkan untuk berpidato di hadapan legislatif pada hari berikutnya.

Khan akan menjadi kepala negara Pakistan ketiga yang berbicara di parlemen Lanka, setelah mantan Presiden Jenderal Mohammed Ayub Khan (1963) dan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto (1975).

Mantan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, juga berpidato di depan parlemen pada tahun 1962, diikuti oleh Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher pada tahun 1985. Baru-baru ini, PM India Narendra Modi berbicara kepada badan legislatif pada tahun 2015.

Selama kunjungan dua hari ke negara itu, Khan diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, dan Menteri Luar Negeri Dinesh Gunawardena.

Perwakilan terkemuka dari 2 juta Muslim di pulau itu, yang merupakan 9 persen dari total populasi, mengatakan bahwa mereka mengandalkan “pemimpin Muslim yang hebat” Khan untuk “berbicara atas nama kami.”

Presiden Dewan Muslim Sri Lanka, N. M. Ameen, mengatakan kepada Arab News: “Komunitas ingin menyambut seorang pemimpin Muslim yang hebat yang datang sebagai perdana menteri negaranya untuk pertama kalinya. Dia berada dalam posisi yang menguntungkan untuk berbicara atas nama Muslim Sri Lanka.”

Rishad Bathiudeen, mantan menteri dan pemimpin Kongres Makkal All-Ceylon, yang bertemu dengan kuasa hukum Komisi Tinggi Pakistan di Kolombo pada hari Selasa, mengatakan kepada Arab News:

“Kami telah mengungkapkan keprihatinan komunitas Muslim, terutama mengenai kebijakan kremasi paksa pemerintah (untuk korban COVID-19).”

Tahun lalu, pemerintah Sri Lanka dituduh memaksa kremasi siapa pun yang dikonfirmasi atau diduga meninggal karena penyakit virus corona (COVID-19).

Tindakan tersebut membuat marah umat Islam yang mengatakan itu melanggar hak agama mereka, dan para ahli medis berpendapat bahwa tidak ada bukti bahwa COVID-19 dapat ditularkan dari mayat.

Shreen Saroor, seorang aktivis hak-hak perempuan dan salah satu pendiri Jaringan Aksi Wanita, mengatakan bahwa “Hak-hak sah kami untuk menguburkan jenazah kami tidak boleh merusak hak-hak saudara dan saudari Tamil dan Sinhala kami untuk melindungi hak-hak mereka atau mengetahui kebenaran tentang kematian anggota keluarga mereka dan diizinkan untuk berduka atas mereka.”

“Perdana Menteri Khan harus menggunakan kunjungannya untuk membantu perjuangan kami untuk hak asasi manusia, keadilan, dan akuntabilitas untuk semua di Sri Lanka,” katanya.

Saroor menambahkan bahwa ada “kekhawatiran” bahwa Khan mungkin “merundingkan kesepakatan dengan rezim Sri Lanka untuk memulihkan hak pemakaman Muslim, sementara pada gilirannya menawarkan dukungan Pakistan kepada upaya diplomatik Sri Lanka untuk menolak resolusi Dewan Hak Asasi Manusia (PBB).

“Ini bukan tindakan teman Sri Lanka dan akan mengorbankan perjuangan sah komunitas Tamil untuk kebenaran dan keadilan. Seperti Muslim, orang Tamil telah menghadapi banyak tantangan. Kegagalan keadilan domestik telah mencegah rekonsiliasi di negara kita dan menghentikan bangsa bergerak menuju masa depan yang stabil dan sejahtera,” katanya.

Laporan 27 Januari oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, menyoroti perlunya resolusi hak asasi manusia yang kuat untuk menangani situasi hak asasi manusia yang memburuk di Sri Lanka dan mengejar pertanggungjawaban atas pelanggaran di masa lalu dan baru-baru ini.

Ini juga menetapkan langkah-langkah bagi Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menghadapi risiko yang semakin besar dari pelanggaran di masa depan.

Menanggapi laporan tersebut, organisasi Human Rights Watch mengatakan, sejak pemerintah Presiden Gotabaya Rajapaksa telah menarik dukungannya untuk resolusi konsensus 2015 yang mengupayakan keadilan dan rekonsiliasi, dan menunjukkan pengabaian umum untuk menegakkan hak asasi manusia, dewan harus bertindak untuk melindungi mereka yang paling berisiko dan memajukan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang berat.

Menjelang akhir perang saudara tahun 2009 antara pemerintah dan separatis Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE), kedua kelompok tersebut melakukan kekejaman yang menyebabkan kematian puluhan ribu warga sipil.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here