MUI Ingatkan Kedua Paslon Tak Gunakan Isu Keagamaan

344
Prof. Dr. Din Syamsuddin. (Foto: Bal/OMG)

Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengingatkan untuk menghindari politisasi agama dengan cara membenturkan Pancasila versus khilafah, yang dilakukan sekelompok orang untuk meraih massa dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37, 28 Maret 2019 disampaikan imbauan; Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yg bersifat pejoratif (menjelekkan),” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (30/3/2019).

Menurutnya, meskipun lembaga khilafah di Indonesia tidak diterima, namun istilah khilafah itu adalah istilah yang digunakan dalam Al-Quran, yang tak patut kiranya meremehkannya.

“Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Quran adalah ajaran Islam yang mulia (manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi/ khalifatullah fil ardh),” tuturnya.

Selain itu, membenturkan khilafah dengan Pancasila adalah hal yang tidak tepat, bahkan bisa membuka luka lama dengan umat Islam.

“Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan Negara Islam dengan Negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Shahadah (Negara Kesepakatan dan Kesaksian). Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam.

Muhammadiyah sendiri, dalam Muktamar ke 47 di Makassar, Muhammadiyah telah menetapkan bentuk bentuk negara Indonesia sebagai Darul Ahdi wassahadah ( berdasarkan konsensus /kesepakatan) seluruh negara bangsa diwakili oleh tokoh-tokohnya.

Menurut mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, menggeneralisasi kelompok tertentu dengan sebutan anti Pancasila atau pro Khilafah yang belakangan ini banyak bertebaran adalah labelisasi yang sangat berbahaya.

“Menisbatkan sesuatu yang didianggap Anti Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dan dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa,” tukasnya.

Selanjutnya dia mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi penciptaan Pemilu/Pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here