Jakarta, Muslim Obsession – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah dan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tewasnya 6 pengikut Habib Rizieq Shihab (HRS). Namun Muhammadiyah juga mengimbau masyarakat untuk terus mengawal kasus korupsi.
“Hendaknya peristiwa ini (tewasnya pengikut Habib Rizieq) satu sisi perlu diusut secara tuntas, secara bernas, terbuka, tetapi sisi lain kami memandang bahwa jangan sampai perkara ini kemudian menutup kesadaran kita bersama bahwa ada agenda lain, yaitu, agenda yang lain itu apa? Agenda yang lain adalah potensi terjadinya kejahatan dalam bentuk lain, yaitu kejahatan korupsi yang akhir-akhir ini semakin terstruktur, sistematik dan masif, semakin menggurita,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, dalam konferensi pers, Selasa (8/12/2020).
Busyro menyebut Indonesia saat ini tidak hanya dilanda pandemi virus Corona (COVID-19), tapi juga pandemi korupsi. Mantan pimpinan KPK itu mengingatkan korupsi adalah musuh bersama, termasuk juga musuh bagi TNI dan Polri.
“Pandemik tidak hanya pandemik COVID-19, tapi juga pandemik korupsi. Empat menteri yang sudah ditangkap atau diproses hukum oleh KPK selama periode presiden yang sekarang ini menunjukkan bahwa korupsi tersebut semakin sistem,” sebut Busyro.
“Itu artinya ada problem besar yang problem besar itu perlu kita cermati bersama, jadikan agenda bersama, karena korupsi merupakan common enemy, musuh bersama, semua elemen, elemen TNI, elemen Polri, aparat penegak hukum yang lain dan unsur masyarakat sipil, termasuk perguruan tinggi dan ormas-ormas agama,” imbuhnya.
Karena itu, Busyro mengatakan kasus tewasnya 6 pengikut Habib Rizieq, yang merupakan laskar FPI, jangan sampai menutupi kesadaran masyarakat akan potensi korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat di Tanah Air.
“Sehingga, jangan sampai kasus ini (tewasnya 6 pengikut Habib Rizieq) kemudian menyita perhatian sedemikian rupa sehingga melupakan atau membikin kita lengah terjadinya potensi korupsi yang semakin hari namanya kok semakin perlu pencermatan semua elemen sebagai tanggung jawab demokrasi, sebagai tanggung jawab rakyat dan sebagai tanggung jawab demokrasi yang itu unsur demokrasinya termasuk elemen masyarakat sipil sehingga kita tidak terkecoh,” papar Busyro.
PP Muhammadiyah juga mendesak Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengusut kasus penembakan terhadap 6 anggota laskar FPI. Tim independen ini diharapkan dapat mengusut kasus yang menewaskan pengawal Habib Rizieq Shihab ini hingga tuntas.
“Kepada Presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas.
Busyro mengatakan tim ini diharapkan akan melibatkan berbagai lembaga negara. Jadi tim gabungan ini dapat menginvestigasi secara objektif.
“Ada lembaga negara misalnya Komnas HAM, ada lembaga negara yang lain yang terkait dengan persoalan yang sudah terjadi ini dan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan track record untuk menelaah, mengkaji objektif, benar berdasarkan fakta yang tidak ada yang tersembunyi dan disembunyikan termasuk di sini unsur masyarakat itu adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia,” papar Busyro. (Albar)
