Ma’ruf Amin Minta Ulama Jaga Pemerintahan dari Politisasi Covid-19

94
Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin.

Jakarta, Muslim Obsession – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta para ulama menjaga keselamatan pemerintahan negara dari pihak-pihak yang memanfaatkan isu pandemi Virus Corona (Covid-19) sebagai alat untuk membangun ketidakpercayaan atau distrust kepada pemerintah.

Menurutnya, ulama juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan negara dari bahaya isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Karena pemerintahan yang kuat juga tergantung dukungan masyarakatnya.

“Selain kita menjaga, mengobati, menjaga daripada wabah, yang bahayanya sangat kemana-mana, yang kita harus jaga juga adalah keselamatan negara secara lebih besar,” kata Ma’ruf Amin dalam sebuah acara virtual, Senin malam (26/7).

“Dari apa? Dari upaya-upaya orang yang menjadikan wabah, mengeksploitasi wabah Covid ini, dan kesulitan ekonomi dijadikan alat untuk membangun distrust terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Ma’ruf mengatakan, menjaga negara dari upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab termasuk ke dalam tanggung jawab keagamaan. Oleh karena itu, ia meminta Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia untuk menjalankan tanggung jawab ini.

“Melalui pertemuan ini kita ingin lebih besar lagi berperan dalam menjalankan misi ke NU-an kita dalam rangka mas’uliyah diniyah (tanggung jawab keagamaan) yang termasuk didalamnya mas’uliyah wathaniyah (tanggung jawab kebangsaan) dan mas’uliyah diniyah,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam kesempatan terpisah mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak dapat dilengserkan dari jabatannya karena alasan Covid-19.

Pasalnya, menurut Mahfud, sejauh ini tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

“Pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah InsyaAllah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan,” papar Mahfud.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj juga mengaku setuju dengan pernyataan Mahfud. Said mengatakan, saat ini mulai muncul gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi.

“Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan menteri-menterinya,” ujar Said.

Padahal, menurut Said, mereka sebenarnya mengetahui untuk melengserkan Jokowi tidak mudah, karena sistem pemerintahan Indonesia presidensial, bukan parlementer. Akan tetapi, ia menduga pihak-pihak tersebut sengaja membuat repot agar program-program pemerintah gagal. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here