Ma’ruf Amin: Mata Uang Kripto Melanggar Undang-Undang

105
Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin.

Jakarta, Muslim Obsession – Wakil Presiden Ma’ruf Amin buka suara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Salah satu alasannya karena kripto mengandung spekulasi yang tidak jelas.

“Penggunaan sebagai mata uang haram karena disebutnya mengandung semacam spekulasi, tidak jelas,” ucap Ma’ruf dalam Diskusi Transmedia Institute, Kamis (2/12).

Ma’ruf menjelaskan spekulasi artinya mengandung bahaya atau risiko jika kripto digunakan sebagai mata uang atau alat pembayaran. Kripto sebagai mata uang juga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah.

“Jadi ada landasan undang-undang nya,” imbuh Ma’ruf.

Selain itu, Ma’ruf menyebut kripto tidak sah untuk diperjualbelikan karena tak memenuhi syarat sebagai komoditas. Sebab, tak ada wujud fisik dari kripto itu sendiri.

“Tidak bisa dianggap komoditas, kalau komoditas boleh, ini tapi kripto bukan karena tidak ada wujud fisik,” terang Ma’ruf.

Ia mengatakan salah satu syarat sebagai komoditas adalah memiliki underlying yang jelas. Artinya, ada bentuk fisik dari produk yang diperjualbelikan tersebut.

“Dan ada manfaat yang jelas, maka sah hukumnya diperjualbelikan. Bisa lihat dari situ,” jelas Ma’ruf.

Sebelumnya, MUI mengharamkan kripto sebagai mata uang pada awal November 2021 lalu. Keputusan itu diambil dalam Forum Ijtima Ulama.

Selain mengharamkan, MUI juga menyatakan uang kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan. Pasalnya, kripto mengandung gharar, dharar, qimar.

Selain itu, menurut Asrorun hal tersebut juga tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Saat ini, kripto diatur di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here