Rabat, Muslim Obsession – Maroko menetapkan peraturan baru untuk menjatuhkan hukuman lebih berat atas pelaku berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan. Terutama jika perempuan menjadi sasaran kekerasan oleh orang terdekat mereka, yang memiliki wewenang atas mereka dan mestinya melindungi mereka.
Peraturan tersebut mulai berlaku pada Rabu (12/9/2018). Meskipun para pegiat secara luas menyambut baik undang-undang baru tersebut, yang mengkriminalisasi pelecehan, agresi, eksploitasi seksual atau perlakuan buruk terhadap perempuan di Maroko.
Namun, menurut seorang aktivis HAM Stephanie Willman Bordat, aturan tersebut gagal melindungi perempuan Maroko dari perkawinan paksa.
“Bagaimana perempuan seharusnya dilindungi ketika tidak ada alasan bagi perempuan untuk menentang jika dipaksa menikah,” kata Stephanie seperti dilansir Reuters, Kamis (13/9/2018).
“Bagi sebagian wanita, tidak ada pilihan lain. Mereka menghadapi tekanan keluarga, stigma sosial pada wanita lajang, ekonomi miskin dan seterusnya,” tandasnya.
Menurut survei nasional, hampir dua pertiga wanita di Maroko telah mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual atau ekonomi. Bahkan tahun lalu, beredar video seorang wanita muda yang diserang secara seksual oleh sekelompok remaja laki-laki di bus di kawasan Casablanca dan memicu kemarahan seluruh penjuru negeri.
Menurut kelompok advokasi Girls Not Brides, 16 persen anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun di Maroko, di mana mereka diizinkan menikah dengan persetujuan yudisial.
“Banyak yang harus dilakukan untuk memastikan anak perempuan terlindung dari konsekuensi berbahaya dari pernikahan dini,” kata Matilda Branson, Senior Policy dan Advocacy Officer di Girls Not Brides.
Pada tahun 2014 Maroko merombak hukum yang membiarkan para pemerkosa lolos dari hukuman jika mereka menikahi korban-korban mereka. Perubahan itu terjadi setelah adanya aksi bunuh diri seorang gadis berusia 16 tahun yang dipaksa menikahi pemerkosa. (Vina)
