Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip berpendapat dan berkumpul. Bagi Jokowi Gerakan 2019 Ganti Presiden harus taat aturan.
“Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan,” kata Jokowi di Jakarta Utara, Sabtu (1/9/2018).
“Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi,” sambungnya.
Jokowi mengungkapkan, aparat kepolisian sudah sesuai dalam menjalankan tugas seperti melakukan pencegahan agar tak terjadi konflik.
“Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan,” ungkap Jokowi.
Jokowi menegaskan, semua orang mempunyai hak dalam memberikan pendapat dan berkumpul dimuka umum. Namun, semua itu tetap sesuai dengan aturan yang ada.
“Sekarang gini, negara demokrasi bebas berkumpul, bebas berpendapat, bebas berserikat tetapi sekali lagi ada aturannya. Jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial, itu juga harus kita hargai,” Jokowi menegaskan. (Albar)
