Lockdown Itu Berat, Tapi Harus!

297
Suasana Kota Milan usai lockdown. (Foto: AP)

Oleh: Dr Mohammad Nasih (Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ)

Wabah Covid-19 telah membuat dunia “guncang”. Banyak negara sampai mengambil tindakan luar biasa yang kini populer dengan istilah lockdown. Bahkan, Arab Saudi sampai terpaksa kehilangan devisa besar dengan menghentikan penyelenggaraan umrah sepanjang tahun 2020. Padahal dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah jama’ah umrah makin meningkat.

Belum pasti juga, ibadah haji tahun ini akan diselenggarakan atau tidak. Padahal saat ini, sebagian pendaftar haji reguler dari Indonesia harus mengantri sampai 10 tahun. Jika benar-benar tidak diselenggarakan haji tahun ini, masa tunggu bisa bertambah lagi.

Lockdown merupakan pilihan untuk menghindari madlarrat yang lebih besar. Sebab tanpa itu, penyebaran Covid-19 akan terus terjadi dan berpotensi menyebabkan korban yang kian besar. Berdasarkan data yang terus diupdate dalam beberapa hari terakhir, jumlahnya memang terus meningkat, bahkan berlipat-lipat dan areanya terus meluas.

Italia menjadi contoh negara yang karena terlambat memberlakukan lockdown dan lockdownnya pun sesungguhnya bukan lockdown, menyebabkan jumlah korban tidak bisa diminimalisir. Di Prancis, ratusan dokter menuntut PM karena dianggap tidak becus bekerja menghadapi Covid-19.

Untuk menghadapi pandemi yang luar biasa begini, lockdown memang menjadi keharusan. Nabi Muhammad sejak empat belas abad yang lalu sejatinya sudah mengajarkannya. Hanya saja, tidak semua negara mampu melakukannya. Hanya pemerintahan yang kuat saja yang berani melakukan lockdown dan dalam arti yang sesungguhnya.

Pemerintahan yang sebelumnya tidak melakukan sesuatu yang signifikan untuk membuat negara benar-benar bisa berdikari, dan masyarakatnya berdaya sampai benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pokok sendiri, tidak tergantung pada pihak-pihak yang berada pada posisi yang jauh,  tidak akan berani melakukannya. Sebab,  lockdown berarti pemerintah harus mampu mencukupi seluruh kebutuhan hidup warga yang tidak bisa melakukan aktivitas yang biasanya merupakan penopang kehidupan mereka.

Bagaimana dengan Indonesia?

Masalah di Indonesia lebih rumit lagi. Jumlah rakyat Indonesia yang masih menggantungkan hidup dari kerja harian yang menuntut mereka keluar rumah sangat besar. Dengan tanpa lockdown, tetapi hanya himbauan untuk bekerja dan belajar di rumah saja, sudah menyebabkan penurunan penghasilan mereka. Apalagi jika mereka dipaksa benar-benar harus di dalam rumah dengan pengawasan yang ketat. Bisa dipastikan, akan terjadi kegaduhan bahkan instabilitas.

Para buruh tani yang bekerja dengan upah harian dan besaran upahnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup hari itu itu juga, pasti akan tidak bisa mematuhi instruksi lockdown. Sehari saja upah mereka terlambat, mereka sudah menangis, karena tidak ada yang mereka makan, apalagi kalau mereka benar-benar harus tidak bekerja selama dua pekan, apalagi sampai hitungan bulan.

Gambarannya terdapat dalam jawaban para pekerja proyek saya di Sekolah Alam Planet NUFO dan lahan pertanian saya saat saya tanya tentang jikalau pemerintah melakukan lockdown yang mewajibkan mereka berdiam di rumah. Sebagian mengatakan dengan lugas “kami harus makan apa?”. Sebagian mengatakan dengan gaya bahasa lain “Yang menyuruh tinggal di rumah, harus memberi makan”.

Inilah yang pasti sudah dihitung dengan baik oleh pemerintah, sehingga lockdown menjadi simalakama. Dan yang dilakukan oleh pemerintah akhirnya sangat sederhana, yakni membiarkan rakyat melawan sendiri virus Corona dengan hanya menghimbau untuk sering-sering cuci tangan dan pemerintah juga cuci tangan.

Dalam konteks Indonesia, lockdown tidak mungkin dilakukan, diantaranya karena kebutuhan pokok rakyatnya digantungkan dari negara lain. Padahal sebagai negara agraris, mestinya bisa memenuhinya sendiri, dan lebih dari itu bisa membuat rakyatnya sejahtera, tercukupi setidaknya pangan mereka. Biang kerok masalah ini adalah para mafia masih saja dibiarkan, bahkan menjadi partner para penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Untuk melakukan lockdown di Indonesia, ada berbagai macam kendala lain selain masalah kepentingan pragmatis penguasa:

Pertama, pemahaman keliru sebagian penganut agama, termasuk juga sebagian ulama’ atau pemimpin jama’atnya. Setelah ada maklumat tentang ancaman bahaya Covid-19, tidak sedikit di antara mereka yang bahkan menyatakan secara terbuka di mimbar-mimbar dakwah bahwa yang patut ditakuti hanyalah Allah. Tidak ada alasan takut kepada Covid-19.

Tentu saja itu adalah pemahaman yang tidak tepat disebabkan oleh kerangka berpikir sesat dengan membandingkan dua hal yang berbeda. Jika logika ini digunakan, maka berobat ke dokter ketika sakit pun mestinya tidak dilakukan. Sebab hidup dan mati adalah hak dan semata urusan Allah.

Kedua, sebagian orang tidak percaya bahwa Covid-19 benar-benar nyata. Atau jika pun ada, bahayanya tidak sebesar yang digaungkan. Ini tidak ubahnya flu burung yang sebelumnya sempat mewarnai pemberitaan media massa setiap hari, bahkan di mana-mana,  sampai ke desa-desa dipasang spanduk waspada flu burung.

Namun, kemudian hilang dengan sendirinya. Mereka memandang bahwa ini tidak lain hanyalah strategi untuk mengeruk keuntungan oleh industri vaksin yang tak lama lagi akan dijual. Karena itu, pandemi Covid-19 tidak perlu dianggap serius.

Perspektif konspirasi ini sudah beredar dalam medsos bahwa penyebaran Covid-19 adalah bagian dari konspirasi kekuatan besar dunia. Merekalah yang akan menangguk keuntungan dari isu Covid-19 ini,  baik secara material maupun supremasi di masa depan. Padahal,  baik karena konspirasi atau bukan, jika faktanya virus ini telah menyebabkan korban, maka mestinya harus dihadapi dengan tindakan yang tepat, bukan biasa-biasa saja.

Akhirnya, kasus Covid-19 ini harus menjadi pelajaran berharga bagi para calon pemimpin masa depan negara ini. Tanpa kemandirian yang nyata, juga kesejahteraan yang ditopang oleh kemampuan sumber daya sendiri, maka sewaktu-waktu negara bisa ambruk. Dalam konteks kasus ini, jika tidak lockdown, maka akan jatuh banyak korban yang itu berarti negara tidak mampu menjalankan tugas konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Sebaliknya, jika diberlakukan kebijakan lockdown, maka rakyat, terutama kalangan bawah dalam aspek ekonomi, akan mengalami kesulitan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Keduanya sama-sama menunjukkan secara telanjang bahwa negara telah gagal. Dan itu berarti saat ini negara memang telah gagal mendapatkan kedaulatan, karena para pemimpinnya dikendalikan oleh orang-orang yang memanfaatkan negara untuk kepentingan diri dan/atau golongan sendiri, tanpa memedulikan kebutuhan rakyat banyak yang mayoritasnya jauh dari garis standar hidup sejahtera. Wallahu a’lam bi al-shawab. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here