Layak Didukung, UMKM Tahan Krisis Ekonomi Global

586
Kemenkeu dan Pemkot Aceh
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (Dirut PIP) Djoko Hendratto menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dalam kerjasama dalam rangka pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Jakarta, Muslim Obsession – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Djoko Hendratto menegaskan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti paling minim terhadap guncangan atau krisis ekonomi global, sehingga layak untuk didukung oleh semua pihak.

Demikian dikatakan Djoko pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dalam rangka pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Gedung Jusuf Anwar (ex Gedung Mahkamah Agung), Jakarta, Kamis (6/12/2018).

“UMKM telah membuktikan jati dirinya dalam situasi krisis apa pun seperti yang terjadi tahun ’98 telah mampu menunjukkan kekuatannya, di mana pada saat krisis mereka mampu menjadi penopang ekonomi. Jadi, sudah selayaknya memberikan perhatian serius terhadap UMKM ini sehingga kita mampu menghadapi krisis apapun secara lebih baik,” kata Djoko, seperti dilansir Kemenkeu, Jumat (7/12/2018).

Djoko menuturkan, hal yang perlu digarisbawahi adalah prestasi PIP dalam kurun waktu setahun mampu menyalurkan kredit sebanyak sekitar Rp1,3 trilun dengan jumlah debitur lebih dari 600 ribu serta mampu menjangkau wilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan capaian yang membanggakan dibandingkan capaian lembaga sejenis di Indonesia.

“PIP saat ini telah menunjuk tiga penyalur yaitu PT Pegadaian, PT Bahana Artha Ventura, PT Permodalan Nasional Madani sebagai mitra PIP dalam rangka penyaluran pembiayaan ultra mikro. Melalui tiga penyalur utama tersebut PIP telah mampu menyalurkan Rp1,3 triliun dengan jumlah debitur lebih dari 600 ribu. Hal yang menurut kami sangat spektakuler dalam konteks perbandingan dengan lembaga sejenis yang pernah ada di Indonesia,” ujar Djoko.

Program kerja sama PIP dengan Pemkot Aceh ini berbasis pada pembiayaan syariah. Djoko PIP berharap kerja sama Kemenkeu dengan Pemkot Banda Aceh yang didukung oleh para stakeholders terkait dapat menjadi pilot project dan contoh bagi pengembangan program pembiayaan syariah di seluruh wilayah Aceh khususnya dan wilayah lain di Indonesia.

Sementara itu Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menegaskan visi dan misi Pemkot Banda Aceh adalah mewujudkan Banda Aceh dalam bingkai syariah terutama di bidang agama, ekonomi dan pendidikan.

“Tentu Pemerintah Kota Banda Aceh sangat menyambut baik atas kerjasama atau MoU yang kita laksanakan pada hari ini karena memang pertama sekali visi dan misi kami adalah mewujudkan Banda Aceh dalam bingkai syariah yang pembangunnya kita akan wujudkan dalam bidang agama, ekonomi dan pendidikan,” tandas Aminullah. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here