Kritik Ketua MUI: Jika Seluruh Rakyat Dirapid Test, Tak Sampai Rp40 Triliun

239

Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis terus melontarkan kritik terhadap pemerintah atas penanganan corona. Khususnya soal rapid test berbayar yang dilakukan sejumlah pihak.

Kiai Cholil menyayangkan mengapa rapid test masih bayar padahal anggaran negara untuk penanganan Covid-19 sebenarnya cukup besar hampir mencapai Rp700 triliun. Dia pun mengilustrasikan, jika seluruh rakyat Indonesia dirapid test, maka tidak akan habis lebih dari Rp40 triliun.

Keluh kesah dosen Pascasarjana Universitas Indonesia ini diunggahnya di Instagram. Dalam postingannya itu, Kiai Cholil membeberkan perhitungannya secara rinci melalui logika matematik.

“Seandainya smua rakyat Indonesia di rapid test pun, Rp135.000 x 280jt = 37.800.000.000.000 alias nggak sampe 40T,” ungkap Kiai Cholil.

Sebelumnya, Kiai Cholil juga mengeluhkan hal yang sama di Twitter-nya. Dalam cuitannya, Kiai Cholil mempersoalkan alokasi anggaran negara yang terus naik untuk penanganan Covid-19. Hanya untuk rapid test para santri saja, mereka tetap harus membayar Rp400.000 di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta.

“Kemana ya uang 405 T yg skrng naik 667 T. Ini anak2 santri mau balik ke pesantren harus rapit tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke malang utk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 rb. Bener nihh serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?,” begitu cuitan Kiai Cholil.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk penanganan corona. Anggaranya pun kian membengkak. Awalnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Covid-19 pada Mei 2020 sebesar Rp405,1 triliun.

Kemudian, tiba- tiba angkanya naik menjadi Rp641,1 triliun. Tidak berselang lama, anggaran Covid-19 naik lagi sebesar Rp677,2 triliun. Dan kini membengkak menjadi Rp695,2 triliun.

Dari total alokasi Covid-19, Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan. Namun, alokasi anggaran ini dikeluhkan masyarakat. Musababnya, masyarakat masih harus ditarik bayaran ketika akan melakukan rapid test. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here