Kiai Ma’ruf: Ada Kesepakatan, Tidak Boleh Paksakan Khilafah

3838

Subang, Muslim Obsession – Wakil Presiden RI terpilih, KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa para founding fathers negeri ini telah memilih Republik sebagai bentuk pemerintahan yang disepakati.

Oleh karenanya, tidak boleh memaksakan bentuk pemerintahan lain karena hal itu di luar kesepakatan yang telah ditetapkan.

“Indonesia berdiri atas 4 pilar yang telah disepakati, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Kiai Ma’ruf saat memberikan taushiyah dalam Kunjungan Silaturrahim bersama Majelis Munajat Indonesia Berkah (MMIB) yang digelar di Pondok Pesantren Daarus Syifa Compreng, Subang, Sabtu (24/8/2019).

Adanya kesepakatan di atas, sambung Kiai Ma’ruf, maka tidak boleh ada paksaan untuk mengubah bentuk pemerintahan menjadi khilafah.

Di samping itu, Kiai M’ruf juga menegaskan pentingnya memahami kondisi keagamaan masyarakat di Tanah Air. Umat Islam Indonesia merupakan penganut Sunnah Waljamaah atau Sunni, sehingga tidak boleh ada bentuk dakwah yang tidak sejalan dengan ajaran Sunni tersebut.

“Karena umat Islam di Indonesia adalah penganut Sunni, maka dakwah yang dilakukan harus berdasarkan paham Sunni,” jelasnya.

Lebih dari itu, dakwah yang disampaikan juga harus bergerak dengan kesepakatan 4 pilar tadi. Kiai Ma’ruf kembali menegaskan bahwa dakwah tidak boleh mengajak orang lain untuk mengubah tatanan 4 pilar tersebut.

“Mudah-mudahan kita dapat menjaga negeri ini berdasarkan kesepakatan itu,” harapnya.

Kiai Ma’ruf hadir di Pondok Pesantren Daarus Syifa Compreng, Subang, dalam rangka kunjungan silaturrahim kepada jamaah dan pengurus MMIB yang turut membantu pemenangan pasangan Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Selain dihadiri ratusan umat Islam dari Subang dan sekitarnya, hadir juga sejumlah tokoh masyarakat dan ulama seperti KH. Ushfuri Anshar, Abah Raodl Bahar, H. Usamah Hisyam, KH. Tasyrifien AS, KH. Imron Rosyidi, dan KH. Amani Luthfi.

Pada kesempatan itu hadir juga para pengurus MMIB se-Provinsi Jawa Barat, para pimpinan pondok pesantren, Bupati Subang, Dandim, Kapolres, serta tokoh masyarakat setempat. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here