Ketum Parmusi Tolak Sikap Ketua MPR yang Setuju Ubah RUU HIP Jadi RUU PIP

1122
Usamah Hisyam - Ok
Ketua Umum PP Parmusi, H. Usamah Hisyam. (Foto: Edwin B/Muslim Obsession)

Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam menolak sikap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang menyetujui pandangan dan usulan perubahan judul atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

“Jika mencermati judulnya, berarti yang dibina itu ideologi Pancasila, bukan teknisnya. Jangan bikin rancu sehingga oknum-oknum anggota dewan bisa bermain menyelipkan pemikiran-pemikirannya,” ujar Usamah di Tangerang Selatan, Jumat (3/7/2020) pagi.

Usamah menegaskan, pembinaan itu seharusnya menyasar masyarakat Indonesia. Bahkan utamanya para pejabat negara yang harus dibina agar benar-benar melaksanakan nilai-nilai Pancasila.

“Misalnya untuk sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Para pejabat harus mengamalkan nilai-nilai yang dikandungnya. Para pejabat harus shalat, bukan malah maksiat!” tegasnya.

Baca juga: Tolak RUU HIP, Ribuan Massa Apel Siaga di Bogor

Usamah memberikan contoh lainnya. Di sila kedua Pancasila, para pejabat negara harus melaksanakan nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Meski nyatanya, pemerintah gagal mengungkap siapa orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan aktivis Kontras, Munir.

“Belum lagi kasus terakhir. Masak penusuk Wiranto dihukum 12 tahun, sementara pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan hanya divonis setahun? Ini adilnya di mana?” tandas Usamah.

Bagi Usamah, Pancasila itu merupakan alat pengikat persatuan bangsa. Ia mengibaratkan Pancasila sebagai pengikat untuk menyatukan lidi-lidi menjadi sebuah sapu. Jika Pancasila itu dihilangkan, maka pecahlah bangsa-bangsa di negeri ini.

“Mau jadi apa Indonesia nanti? Tak ada lagi NKRI. Rakyat akan terpecah-pecah, seperti lidi-lidi yang tercerai berai itu,” jelas Usamah.

Oleh sebab itu, Usamah mengimbau agar umat Islam tetap menolak RUU HIP, sekalipun diwacanakan menjadi RUU PIP. Karena menurutnya, perubahan itu bisa jadi hanya akal-akalan saja untuk memuluskan isi RUU HIP tersebut.

Penolakan RUU HIP ini, terangnya, juga telah disampaikan Parmusi langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Senin (29/6/2020) lalu. Pada kesempatan itu, kata Usamah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa usulan RUU HIP merupakan usulan DPR.

“Dan saya meyakini Presiden Jokowi tidak akan menyetujui usulan DPR tersebut. Saya berharap Bapak Presiden konsekuen menyikapi hal ini,” kata Usamah.

Baca juga: Temui Presiden, Parmusi Desak Jokowi kirim Surpres

Usamah menambahkan, jika RUU HIP itu sudah dicabut, bila perlu DPR bisa mengajukan RUU di masa persidangan berikutnya dengan judul RUU Pengamalan Ideologi Pancasila.

“Nantinya, teknis pelaksanaan RUU Pengamalan Ideologi Pancasila tersebut bisa dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Itu pun jika diperlukan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pimpinan MPR RI dikabarkan menyetujui pandangan dan usulan perubahan judul atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Hal tersebut disampaikan oleh Bambang dalam konferensi pers di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR, pada Kamis (2/7/2020).

“Kami semua pimpinan MPR satu pandangan dengan tokoh senior para purnawirawan yang diwakili Bapak Try Sutrisno. Memang tidak sepatutnya legalitas Pancasila masuk dan diatur dalam sebuah undang-undang,” ujar Bambang.

Kendati demikian, jelas Bambang, jika mengatur soal teknis pembinaan Pancasila, MPR mendukung. Pihaknya merespons dan mengusulkan agar pemerintah dan DPR juga merespons apa yang tadi diusulkan oleh para purnawirawan, TNI-Polri.

“Kami berharap agar pembinaan Pancasila ini nanti bisa berjalan simultan dan itulah tugas kita semua sebagai bangsa, yakni memberikan budi pekerti dan kesadaran dalam berbangsa serta bernegara Pancasila,” kata Bambang.

Baca juga: Kuat! Hanya Didukung PDI-P, RUU HIP Belum Juga Dicabut dari Prolegnas 2020

Dilansir Kompas, Jumat (3/7), awalnya Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno menyampaikan agar RUU HIP diubah menjadi RUU PIP, bukan nama RUU-nya saja, tetapi pasal-pasalnya harus diubah secara menyeluruh.

Selain itu, Try berharap proses perubahan itu berjalan lancar mengingat urgensinya bagi kepentingan bangsa Indonesia saat ini. “Ini menyangkut eksistensi, keselamatan kejayaan bangsa,” ujar Try.

Usulan tersebut disampaikan Try saat bertemu pimpinan MPR, Kamis (2/7). Hadir bersama Try, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun, dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Adapun pimpinan MPR yang hadir di antaranya Bambang Soesatyo dan para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhamad.

RUU HIP menjadi RUU BPIP

Dalam perkembangannya, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mendukung perubahan RUU HIP menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) usai bertemu Pengurus PBNU di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (3/7/2020) siang.

Hadir pada pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Syarif Hasan, Arsul Sani, dan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBNU Said Aqiel Siradj serta pengurus PBNU lainnya.

Bamsoet menuturkan, perdebatan soal RUU HIP dinilai kontraproduktif dan berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menyetujui sikap PBNU untuk menghentikan perdebatan di tengah masyarakat terkait RUU HIP.

Baca juga: Bertemu Ketua MPR, PBNU Sepakat RUU HIP Dicabut, Diganti RUU BPIP

“Kita sepakat RUU HIP karena kontraproduktif maka harus ditarik dan dihentikan pembahasannya. Namun, semangat dalam memberi payung hukum dalam bentuk Undang-undang BPIP itu juga perlu kita dorong dan diberi ruang karena ini penting menyangkut masalah ideologi bangsa,” kata Bambang seperti dikutip dari siaran pers resmi MPR, Jumat (3/7/2020).

Bamsoet bahkan berharap agar usulan tersebut juga didengar oleh DPR dan Pemerintah. Menurutnya, MPR menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait langkah apa yang akan diambil dalam merespon RUU usulan DPR tersebut. Pemerintah masih memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU tersebut.

MPR juga mempersilakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menggunakan haknya menjadikan RUU tersebut menjadi hak inisiatif pemerintah. Kemudian Bamsoet juga  menyerahkan kepada DPR untuk mencabut dan mengganti UU HIP dengan yang baru.

“Kita serahkan aspirasi masyarakat dan inisiatif DPR kita serahkan sepenuhnya kepada DPR. Yang pasti kita sepakat bahwa RUU HIP ini karena kontraproduktif maka harus ditarik dan dihentikan pembahasannya,” tegasnya. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here