Ketum Parmusi Ingatkan Presiden Soal Krisis Sosial di Depan Mata

1095
Usamah dan Jokowi
Ketua Umum Parmusi H. Usamah Hisyam saat diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada 2018 lalu. (Foto: istimewa)

Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum PP Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) Usamah Hisyam mengingatkan Presiden Joko Widodo agar meminta segenap jajaran kabinetnya untuk bekerja secara lebih sungguh-sungguh agar bangsa dan negara tidak terjebak dalam krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang bisa berlanjut pada krisis sosial dan keamanan.

Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah yang jatuh pada pertengaham April hingga Mei 2021, kata Usamah, sangat mungkin terjadi eskalasi krisis sosial. Mengingat semakin banyak karyawan dan buruh dirumahkan hingga tak memiliki penghasilan, kebutuhan sandang pangan meningkat, sementara stok pangan seperti sembako terutama beras terbatas, yang mengakibatkan harga barang bakal melonjak.

Oleh sebab itu, Presiden harus instruksikan jajaran Kementerian Ekonomi untuk menjamin keberadaan pasokan sembako di pasar secara sungguh-sungguh, tidak mempermainkan harga, karena yang akan dikorbankan rakyat, bangsa dan negara.

“Bila Presiden tidak tegas dalam mengambil alih dan mengontrol pasokan sembako jelang Ramadhan, dugaan saya bisa terjadi krisis sosial secara bertahap pada Maret depan,” tandas Usamah.

Saat ini, lanjut Usamah, rakyat mulai menjerit, semakin sulit menjalani kehidupan, terutama kelas menengah ke bawah. Karena itu Presiden juga harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bantuan sosial (bansos) bagi rakyat terdampak Covid-19 berjalan dan diterima tepat sasaran, tak boleh ada sedikitpun bansos yang dikorupsi seperti yang dilakukan Menteri Sosial sebelum ini.

Usamah mengingatkan Presiden, krisis kesehatan, krisis ekonomi yang tak kunjung selesai, dan bisa segera meningkat ke krisis sosial, bukan saja dikarenakan situasi global menghadapi pandemi Covid-19, tetapi juga dikarenakan sejumlah menteri yang kurang sungguh-sungguh memikirkan nasib rakyat.

Presiden harus memastikan tidak ada lagi menteri yang memanfaatkan jabatannya sehingga cenderung mengembangkan imperium bisnisnya, untuk memperkaya diri.

“Caranya mudah. Libatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar monitoring kinerja dan bisnis para menteri. Karena sekarang ini banyak menteri yang berbasis pengusaha. Jadi Presiden harus lebih hati-hati, karena hari ini kehidupan rakyat semakin sulit,” tandas Usamah (Mam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here