Ketum Parmusi Ingatkan Pemerintah Tak Kebiri Umat Islam Jalankan Syariat

976
Usamah Hisyam - Ok
Ketua Umum PP Parmusi, H. Usamah Hisyam. (Foto: Edwin B/Muslim Obsession)

Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak melakukan upaya pengebirian umat Islam untuk menjalankan syariat melalui testing the water beberapa kebijakan yang akan ditempuh.

Usamah menegaskan, dalam dua bulan terakhir indikasi ke arah itu sangat kuat dilakukan oleh sejumlah elit dalam lingkaran kekuasaan, sehingga umat Islam menjadi tidak nyaman dalam melaksanakan syariat yang sesungguhnya dilindungi undang-undang.

Testing the water yang dilakukan tersebut hanya memancing kegaduhan umat Islam dan sangat kontraproduktif bagi upaya Presiden Jokowi untuk mempercepat proses pembangunan pada periode kedua kepemimpinannya. Untungnya testing the water itu langsung mendapat respon dari umat Islam sehingga kebijakan yang akan ditempuh tidak jadi dilakukan.

Karena tanpa disadari, menurut Usamah, di balik testing the water itu ada kecenderungan untuk membenturkan antara Presiden dan umat Islam sebagai golongan mayoritas penduduk di negeri ini.

“Ini sangat merugikan negara karena umat Islam menyangka hal itu seakan-akan merupakan kebijakan Presiden. Implikasinya umat Islam setengah hati berpartisipasi dalam menyukseskan proses pembangunan,” tegas mantan anggota Komisi I DPR/MPR RI Fraksi PPP ini dalam wawancara khusus dengan Muslim Obsession di Parmusi Center, Jakarta, Kamis (23/1/2020) siang.

Sejak kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua dibentuk, Menteri Agama Fachrul Razi melontarkan berbagai pernyataan kontroversial yang seolah-olah merupakan sikap dan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah. Semua mengarah pada pengebirian umat Islam dalam melaksanakan syariat yang dikaitkan dengan radikalisme.

Usamah mempertanyakan mengapa isu yang dibangun dalam upaya deradikalisasi dikaitkan dengan larangan mengenakan celana cingkrang dan cadar, penghapusan materi jihad dalam pendidikan di madrasah, pendaftaran majelis taklim, sertifikat bagi penceramah, kemampuan berbahasa Mandarin untuk siswa madrasah, hingga yang terbaru mengenai pengaturan teks khutbah Jumat?

Dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI pada 8 Januari 2020, Menag secara gamblang dan monolog memaparkan kinerjanya selama dua bulan. Ia juga memaparkan pandangannya untuk mempermudah masuknya investor ke Indonesia, maka dalam kehidupan masyarakat harus menunjukkan kuatnya toleransi, antara lain dengan memberikan pelajaran Bahasa Mandarin kepada siswa-siswi di madrasah agar memiliki daya saing.

“Semua itu urusan duniawi,” tandas Usamah yang meyakini bahwa Menag tidak bekerja sendirian dan diduga ada kekuatan besar yang berupaya mempengaruhi kebijakannya untuk mengebiri umat Islam dalam menjalankan syariat.

“Dengan wacana testing the water penghapusan kewajiban sertifikat halal bagi makanan dan minuman, yang telah dibantah oleh Wapres, hal itu semakin jelas adanya upaya pengebirian yang bertentangan dengan misi Presiden dan Wapres,” lanjut Usamah.

Karena itu Usamah mengingatkan Presiden Jokowi untuk lebih bersikap tegas terhadap jajaran kabinet dan elit di lingkaran kekuasaannya agar melaksanakan misi Presiden dan Wapres bukan misi para pembantunya yang tengah membangun kekuatan politik sendiri.

Usamah menandaskan, pemerintahan Jokowi tidak akan pernah berhasil bilamana berhadapan dengan umat Islam sebagai golongan mayoritas, apalagi yang menyangkut kebebasan dalam menjalankan syariat. Padahal dengan umat Islam melaksanakan syariatnya justru akan dapat memecahkan berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Kita semua berkepentingan Indonesia tidak menjadi negara gagal. Sebaliknya, kita berharap negara dengan penduduk mayoritas pemeluk Islam terbesar di dunia ini dapat berhasil,” pungkas Usamah. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here