Jakarta, Muslim Obsession – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijakasana dan independen yang berdasarkan pada penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah.
“Pilihlah kandidat yang diyakini bersih dari masalah hukum. Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kesalahan yang sama,” tandasnya.
Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau warga pemilih untuk memanfaatkan periode masa tenang agar menetapkan pilihannya dengan pertimbangan matang. Menurutnya, berpikir jernih dan obyektif dalam menilai sosok calon pemimpin daerah menjadi sangat penting guna menghindari kesalahan memilih.
“Pesan kepada warga pemilih sederhana saja. Lihat data tentang penghuni ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ruang tahanan KPK itu dihuni puluhan oknum kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi atau menerima suap,” paparnya.
Bamsoet juga mengimbau agar masyarakat mengutamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih. Karena yang dibutuhkan warga pemilih adalah pemimpin daerah yang mau melayani, bukan dilayani.
“Pemimpin yang mau mengayomi semua elemen masyarakat setempat, dan paling tahu apa saja yang dibutuhkan daerah dan warganya,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, Senin (25/6/2018), sebagaimana dirilis DPR RI.
Bamsoet menuturkan, Pilkada serentak di 171 daerah pemilihan yang akan berlangsung pada Rabu (27/6/2018) nanti, diharapkan bisa menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur, dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memprioritaskan kepentingan warga.
“Pilih kandidat yang mau bekerja keras dan ulet mencari jalan keluar atas setiap permasalahan daerah. Pilih pemimpin yang tampil dengan rencana-rencana yang realistis dan tidak menggerogoti anggaran belanja dan pembangunan daerah (APBD),” imbaunya. (Vina)
