Jakarta, Muslim Obsession – Rekam biometrik dianggap membebani jamaah umrah. Hal ini diutarakan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim.
Rekam biometrik sendiri merupakan syarat penerbitan visa. Untuk itu, Pemerintah dan DPR sependapat bahwa Saudi perlu menunda kebijakan tersebut.
Menurut Arfi, setidaknya ada dua alasan rekam biometrik akan merepotkan dan membebani jamaah.
Pertama, kondisi geografis Indonesia yang luas, tidak memungkinkan untuk seluruh jamaah melakukan rekam biometrik. Apalagi, kantor operator Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel — perusahaan jasa kelengkapan dokumen termasuk data biometrik– hanya ada di 30 kota-kota besar di Indonesia.
Kedua, jamaah akan dibebankan biaya tambahan atas kebijakan ini. “Pengambilan biometrik ini ada penambahan cost (biaya). Mendaftar secara online, kemudian mengambil jadwal pengambilan biometrik,” kata Arfi melalui siaran pers Ditjen PHU, Selasa (22/1/2019).
“Misalnya jamaah dari Papua harus datang ke Ambon, ke Makassar untuk mengambil biometrik,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Cucu Koswala. Menurutnya, perekaman data untuk jamaah umrah melalui VFS Tasheel harus dievaluasi.
“Kalau kita baca, bahwa data terkait WNI harus dilindungi oleh pemerintah. Bagaimana mungkin swasta dari luar negeri, kemudian mengambil data warga negara Indonesia kemudian dikirimkan ke negaranya,” ungkap Cucu.
Cucu menilai, data-data yang akan dikirimkan ke Saudi rentan disalahgunakan. Untuk itu, kebijakan biometrik perlu ditunda hingga infrastruktur biometrik di Indonesia memadai.
“Sepakat dengan teman-teman yang lain, ini ditunda, sampai kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi I DPR mendorong kepada pemerintah untuk mendesak Arab Saudi agar menunda pelaksanaan rekam biometrik sebagai syarat pengajuan visa.
Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. (Vina)
