Oleh: Teuku Gandawan, Direktur Eksekutif StrategiIndonesia™
Tadinya saya menyangkal keras sinyalemen tentang adanya kaum radikal yang sedang bergentayangan merusak negara ini. Apalagi tuduhan itu kerap muncul setiap kali ada gerakan moral yang dilakukan oleh umat Islam atau kaum netizen kritis. Saya berpikir apa iya dua kelompok yang menurut saya sangat produktif dan konstruktif ini tega-teganya merusak NKRI yang sangat kita cintai ini.
Ternyata saya salah paham. Yang dimaksud kaum radikal ternyata bukan umat Islam dan kaum netizen kritis, tapi justru pihak di luar mereka, yakni pihak yang tidak setuju dengan adanya gerakan moral dan gerakan produktif konstruktif ini. Jadi ternyata kaum radikal itu adalah kaum yang tidak suka kalau umat Islam bicara soal moral, soal penegakan hukum, berzikir bersama dan berusaha untuk lebih paham tentang ajaran Islam. Kaum radikal ini juga tidak suka kalau kaum netizen kritis bersuara keras membongkar semua dusta atau tingkah laku palsu mereka yang lebih banyak mencari manfaat ke diri sendiri dan kelompoknya, daripada membuat manfaat bagi rakyat banyak.
Jadi radikalisme di negara ini memang ada dan dilakukan oleh kaum minoritas. Mereka disebut minoritas karena sebenarnya jumlahnya tidak banyak dibandingkan jumlah seluruh rakyat Indonesia.
Celakanya, mereka ini menguasai hal-hal vital di negara ini. Sebagian kaum radikal ini memegang posisi pada struktur pemerintahan, sebagian yang lain memegang posisi atas struktur aparat dan penegak hukum. Ada pula kaum radikal ini yang berada di lembaga legislatif. Perilakunya ada yang jadi koruptor dan ada pula yang kerap sebagai penyalah guna jabatan. Menikmati segala macam fasilitas sebagai pejabat publik dan berbuat nyaris nihil bagi kesejahteraan rakyat.
Mereka juga masuk di partai-partai dan ormas serta berbagai lembaga kajian atau LSM. Yang mereka lakukan kerap membangun opini yang membodohi publik dan meninabobokan publik kepada persoalan-persolan sederhana agar tak fokus kepada kejahatan mereka yang senantiasa menikmati uang rakyat tanpa tujuan yang jelas.
Adapula yang mengambil peran sebagai cukong yang mengongkosi berbagai pembentukan opini, terutama lewat berbagai media massa. Tentu tak lain tak bukan demi tertutupnya keuntungan kemudahan yang mereka dapatkan dari sesama kaum radikal yang menjadi pejabat publik. Terlihat mereka begitu menggurita ingin mengusai keadaan dan mengeruk berbagai hal demi kepentingan mereka. Mereka bersinergi. Tapi, sayangnya bukan untuk kemakmuran rakyat,bmelainkan untuk saling memperkaya diri. Tapi ingatlah, mereka ini minoritas. Jumlahnya mungkin tidak lebih dari 20 juta orang, itu pun sudah termasuk para kurcaci lapangan yang jadi kaki tangan mereka dimana-mana.
Jadi kita sebenarnya seperti kembali ke masa VOC zaman Belanda dahulu kala, di mana republik ini dikuasai segelitir orang radikal yang jahat. Polanya sama, sibuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, serta tak terlalu perduli dengan kondisi masyarakat banyak. Lalu pada saat yang sama dengan enteng menuduh rakyat banyak sebagai kaum ekstrimis. Persis seperti saat ini, dengan enteng kaum radikal ini menuduh setiap gerak-gerik rakyat banyak sebagai bermotif politik dan anti kepada pancasila.
Maka, persis seperti pada masa lalu, yang akhirnya mengkristal kepada munculnya kesadaran tentang arti kemerdekaan, kini juga muncul kesadaran rakyat banyak untuk menolak para kaum radikal minoritas ini. Itulah yang kita kenal saat ini sebagai kaum aksi bela Islam dan kaum netizen kritis produktif.
Dua kaum ini tengah bergerak dalam pusaran kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Melakukan gerakan kembali kepada memanusiakan rakyat Indonesia. Gerakan yang ingin Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Nasional 2019 tidak lagi menjadi milik para kaum radikal. Gerakan ini adalah gerakan kebangkitan kebaikan untuk negara dan bangsa!
Anda setuju gerakan ini? Maka bergabunglah dan jadilah para pejuangnya! Mari songsong dengan semangat dan penuh gempita: gerakan kebangkitan moral nasional untuk Indonesia lebih baik!
