Jokowi: Saya Pastikan Tidak Ada Impor Beras, Hentikan Perdebatan

174
Presiden Jokowi berbicara kepada wartawan di sela-sela menghadiri acara pentas Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57 Jakarta, Jl Taman Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). (Foto: Poy/OMG)

Jakarta, Muslim Obsession – Gonjang-ganjing isu mengenai rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras dari Thailand dijawab langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia pastikan pemerintah tidak akan melakukan kebijakan impor beras. Presiden meminta perdebatan itu dihentikan.

“Saya pastikan bahwa samai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia,” tegas Presiden Jokowi, dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Lebih lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, selama ini tidak ada impor beras dilakukan oleh pemerintah. Termasuk dalam kurun waktu tiga tahun ini.

“Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras,” katanya.

Memang diakuinya, ada MoU antara pemerintah dengan Thailand dan Vietnam terkait beras. Tetapi hal itu sebagai langkah untuk berjaga-jaga, mengantisipasi mengingat pandemi COVID-19. “Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, ia memastikan tetap akan menyerap beras dari petani yang dalam waktu dekat ini akan ada panen raya. Maka dari itu, menurutnya tidak perlu lagi ada perdebatan impor beras karena memang tidak dilakukan.

“Oleh sebab itu saya minta segera hentikan perdebatan berkaitan impor beras. Ini justru bisa membuat harga gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” katanya.

Kebijakan impor beras menjadi polemik di mayarakat. Ormas Islam terbesar di Indonesia, PBNU dan PP Muhammadiyah sudah menyatakan sikapnya menolak kebijakan impor beras. Sebab, kebijakan itu diyakini bukan mewakili kepentingan masyarakat kecil dalam hal ini petani. Tapi hanya untuk kepentingan para elite.

Adapun Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku siap berhenti dari jabatannya kalau keputusan mengenai impor beras sebesar 1 juta ton salah. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil melalui perhitungan yang matang terkait dengan ketersediaan beras di Perum Bulog.

“Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti mengambil keputusan pada keputusan yang tidak populer, saya hadapi. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah, tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh bapak dan ibu,” ungkapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (22/3).

Ia menjelaskan ketika pertama kali menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 23 Desember 2020 lalu, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet yang menyatakan bahwa Perum Bulog harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebesar 500 ribu ton.

Kemudian, disebutkan bahwa pengadaan beras untuk iron stock Perum Bulog bisa berasal dari impor. Sementara itu, ia mengatakan posisi cadangan beras Bulog saat ini 800 ribu ton. Itu pun termasuk sisa beras impor pada 2018 sebanyak 270 ribu ton-300 ribu ton.

“800 ribu ton dikurangi beras 2018, kalau 2018 antara 270 ribu ton sampai 300 ribu ton, artinya Bulog hari ini bisa cadangannya di bawah 500 ribu ton. Itu yang saya takutkan karena dengan 500 ribu ton pemerintah bisa dipojokkan oleh pedagang dan juga oleh spekulan,” katanya.

Di sisi lain, ia menuturkan serapan gabah Perum Bulog dari tangan petani tidak berjalan baik karena cenderung turun. Kondisi itu dikhawatirkan mempengaruhi cadangan beras Bulog.

Ia menjelaskan rendahnya serapan gabah Perum Bulog dari tangan petani lantaran curah hujan membuat gabah petani basah, sehingga tidak bisa dijual ke Bulog.

“Ada kekeringan minimum untuk bisa beli CBP (Cadangan Beras Pemerintah) itu jelas, yang sekarang jadi permasalahan pengering di tingkat petani itu tidak ada,” tuturnya.

Ia juga memastikan impor beras tidak akan dilakukan saat panen raya. Karenanya, ia berharap masyarakat tidak resah terhadap rencana impor tersebut.

“Saya ingin menjawab keresahan di masyarakat, jadi sekali lagi saya utarakan bahwa tidak ada beras impor ketika panen raya, pasti. Jadi, saya ingin supaya tenangkan semua,” tuturnya.

Rencana impor beras sebanyak 1 juta ton-1,5 juta ton pertama kali terungkap dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam bahan paparannya, Airlangga menjelaskan pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.

Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni -September 2021. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here