Jokowi, Prabowo, Budi Gunawan, dan Siapa Lagi?

1033

Oleh: Hersubeno Arief

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi presidential threshold. Syarat partai atau gabungan partai yang dapat mengusung capres/cawapres, harus memiliki 20 % kursi DPR RI atau 25% perolehan suara nasional, tetap berlaku.

Dengan keputusan tersebut, secara teknis maksimal hanya akan ada lima orang pasangan capres/cawapres. Namun melihat peta perkubuan di pilkada serentak 2018, kemungkinan besar hanya akan ada tiga pasang capres/cawapres, atau maksimal empat pasang.

Nama-namanya juga sudah bisa diperkirakan bakal berputar diantara mereka-mereka yang sudah banyak disebut media. Dalam bahasa anak gaul disebut sebagai 4L: Loe lagi…loe lagi.

Jangan berharap akan ada kejutan, ataupun tiba-tiba muncul Satrio Piningit yang akan menjadi Ratu Adil. Ramalan atau mistifikasi politik semacam itu tidak bakal laku. Kalau benar seperti dulu banyak diramalkan, bahwa yang akan menjadi presiden pada Pilpres 2014 adalah seorang Satrio Piningit, maka Jokowi lah yang dimaksud.

Apakah pemerintahan Jokowi sudah sesuai dengan gambaran seperti dalam mitos, Indonesia menjadi negara tata tentrem kerto raharjo, gemah ripah loh jinawi? Silakan Anda menilai sendiri.

Partai apa saja yang akan berkoalisi, siapa berpasangan dengan siapa sebagai capres/cawapres? Sudah mulai bisa dipetakan. Pilkada Jabar yang memunculkan empat pasang kandidat bisa menjadi gambaran, tentu dengan sedikit perubahan dan variasi.

Di Jabar, Partai Golkar berkoalisi dengan Demokrat mengusung Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Duo D). Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Haq (Rindu). PKS-Gerindra, PAN mengusung Sudrajat-Syaikhu (Asyik). PDIP tampil sendirian mengusung Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan (Tuan).

Secara garis besar bila ditarik ke peta politik nasional, maka peta Jabar mengerucut pada tiga poros utama. Dua poros yakni Rindu dan Duo D merupakan poros Jokowi. Poros Prabowo diwakili oleh Asyik, dan Tuan merupakan representasi Poros Megawati.

Tiga poros tersebut akan menjadi peta perkubuan di Pilpres 2019. Petanya bisa bertambah menjadi empat poros bila SBY membuat poros sendiri. Namun tetap tiga poros, bila Megawati/Jokowi memutuskan untuk “balik kucing” dan menyatu kembali.

Selain kalkulasi potensi untuk menang, jumlah perolehan kursi di DPR sangat menentukan pembentukan poros dan perkubuan tersebut. Jumlah total kursi di DPR sebanyak 560. Untuk dapat mencalonkan kandidat, harus mempunyai 112 kursi (20%). Empat partai yang berada di urutan teratas adalah PDIP 109 kursi, Golkar 91, Gerindra 73, dan Demokrat 61 kursi. Di kelompok menengah dan bawah secara berurut-turut PAN 49, PKB 47, PKS 40, PPP 39, Nasdem 35, dan Hanura 16.

Sejauh ini Pilkada Jatim dan Jabar menjadi indikasi kuat Jokowi mulai berpisah jalan dengan Megawati. Begitu juga dengan pernyataan Megawati yang menegaskan kembali bahwa Jokowi adalah “petugas partai” menjadi signal yang sangat terang. Megawati sangat kecewa dengan Jokowi.

Di Jatim, Jokowi mengajukan Khofifah-Emil untuk menandingi Saifullah Yusuf-Puti yang didukung Megawati. Di Jabar, Megawati yang gagal membangun koalisi dengan PKS, atau setidaknya merekrut kader PKS (Netty Heryawan) memutuskan mengusung calon sendiri, Tubagus-Anton.

Dalam pilpres PDIP belum sama sekali menyebut nama Jokowi sebagai calon. Sebaliknya Jokowi malah dengan senang hati menerima pencalonan dari Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura. Sebagai kader partai tidak pada tempatnya Jokowi menerima pencapresan dari partai lain.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada persoalan komunikasi internal antara PDIP dengan Jokowi. Barangkali latar belakang Jokowi sebagai ‘mualaf’ PDIP menjelaskan hal itu. Jokowi baru menjadi kader PDIP setelah dia diusung dan terpilih menjadi Walikota Solo (2005). Sebelumnya Jokowi adalah seorang pengusaha dan bukan anggota partai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here