Jakarta, Muslim Obsession – Desakan agar Indonesia turut serta membantu warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China terus berdatangan dari berbagai pihak.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia pada dasarnya tidak setuju dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Pasti kita semua juga menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia,” kata dia di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12/2018).
Namun penindasan terhadap umat muslim Uighur, menurut JK, merupakan masalah internal China. “Kalau masalah domestik, tentu kita tidak ingin mencampuri masalah Uighur. Tapi secara umum, penghentian pelanggaram HAM juga harus kita perjuangkan,” tuturnya.
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan terdapat satu juta Muslim Uighur ditahan pemerintah Beijing tanpa proses hukum. Menurut Anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Gay McDougall, wilayah otonom Uighur diubah seperti kamp.
Di sana para tahanan diwajibkan mengucapkan sumpah setia kepada Presiden China Xi Jinping. Berdasarkan laporan lainnya, mereka juga dipaksa meneriakkan slogan Partai Komunis. Kabarnya, para tahanan tidak diberi makan dengan baik. PBB juga menerima laporan penyiksaan terhadap tahanan.
PBB mendesak pemerintah Beijing untuk mengakhiri penahanan dan segera membebaskan mereka. PBB juga meminta Beijing memberi data tentang jumlah orang yang ditahan dan alasan penahanan.
Pemerintah China mengakui menahan sejumlah orang. Namun mereka berdalih tindakan tersebut merupakan upaya untuk mencegah terorisme. Mereka juga membantah menahan orang tanpa proses hukum. Menurut Cina, warga Uighur justru mendapat pelatihan keterampilan kerja. (Bal)
