Jelang Pilpres 2019, Ini Sikap Politik Pondok Modern Gontor

1020
Pondok Modern Gontor (Foto: Istimewa)

Ponorogo, Muslim Obsession – Pondok Modern Darussalam Gontor menggelar konsolidasi dengan mengumpulkan para tokoh Nasional alumni Gontor di Kampus Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/1/2019).

Konsolidasi Tokoh Nasional Alumni Gontor ini bertujuan untuk menyikapi kondisi bangsa jelang dua hajatan besar Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Acara ini bertemakan “Menjaga Nilai-nilai Keislaman dan Kebangsaan”.

Hadir dalam konsolidasi ini Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, Pimpinan Pondok Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, Din Syamsuddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Mantan Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Para Kyai Forum Pondok Alumni (FPA), Forum Bisnis (FORBIS), Jurnalis dan penulis alumni Gontor.

Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, KH. Akrim Mariyat menjelaskan bahwa konsolidasi ini untuk menyikapi Pileg dan Pilpres 2019 yang saat ini tengah ramai dibicarakan hampir seluruh masyarakat Indonesia.

“Gontor itu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Sedangkan para alumninya harus menjadi munzhirul qoum: memberi peringatan kepada umat dan menjadi perekat umat. Karena itu, Gontor tidak berpolitik praktis, tapi bukan berarti Gontor tidak tau politik dan tidak berpolitik,” kata Ustadz Akrim seperti dilansir Urbanesia, Senin (21/1/2019).

Ustadz Akrim lalu menambahkan, pada dasarnya segala sesuatu tidak ada yang benar-benar netral karena netral bukan berarti tidak berpihak. “Walapun dia netral berarti sedang berpihak pada kenetralannya,” kata Ustadz Akrim.

“Ada ungkapan mengatakan, orang akan bahagia kalau tidak punya keinginan. Itu bukan berarti dia tidak punya keinginan. Dia sebenarnya punya keinginan, yakni keinginan untuk tidak punya keinginan,” tambah Ustadz Akrim disambut tepuk tangan para hadirin.

Pimpinan Pondok Modern Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, dalam sambutannya menyampaikan, pada hakikatnya hampir semua kegiatan manusia tidak bisa dilepaskan dari politik. Bahkan beribadah pun mengandung muatan politik.

“Gontor itu berpolitik tapi tidak berpolitik praktis. Adzan itu politik, mendengarkan adzan itu politik. Kalau tidak mengganggap itu politik, imannya harus diperiksa. Ketika Allahu Akbar, maka ghoirullahi ashgor, itu namanya berpolitik,” kata Ustadz Hasan.

“Syahadat itu politik, Asyhadu an la Ilaha Illa Allah, bukan aquulu, bukan a’lamu, tapi asyhadu. Syahid, mati karena La ilaha illa Allah itu mati syahid,” kata Ustadz Hasan.

Sebelumnya PP IKPM Gontor sebagai induk organisasi resmi alumni Gontor pada 6 Oktober 2018 lalu telah mengedarkan maklumat PP IKPM Gontor tentang kegiatan politik praktis bagi para alumni `Gontor yang isi maklumatnya seperti di bawah ini:

No. 74/PP-IKPM-n/X/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Demi mempertahankan prinsip dan menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor ; “Berdiri di atas dan untuk semua golongan” serta menjaga agar tidak timbul persepsi bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor berafiliasi kepada suatu golongan atau partai politik tertentu, maka kami PP IKPM Gontor mempermaklumkan kepada segenap alumni Gontor dan Anggota IKPM Gontor agar tidak melakukan kegiatan politik dengan menggunakan label Gontor.

Penggunaan label Gontor untuk kepentingan politik merupakan tindakan pelanggaran yang menyalahi prinsip dan mencederai nilai-nilai pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor.

Demikian maklumat ini kami buat agar dapat menjadikan maklum adanya dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Wa’alaikum salam Warahmatullah Wabarakatuh

Gontor, 5 Oktober 2018

PP-IKPM Gontor

ISMAIL ABDULLAH BUDI PRASETYO

Ketua Umum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here