Jakarta, Muslim Obsession – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dalam Pemilu 2019, karena hasil Pemilu 2019 nanti akan menentukan arah pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan.
“Mendorong umat Islam Indonesia menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran dengan tanggung jawab untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani, dengan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), punya kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam,” kata Waketum MUI Zainut Tauhid, Jakarta, Selasa (9/4/2019).
Selain itu, MUI juga mengingatkan untuk memilih baik itu anggota DPR, DPD ataupun presiden yang memiliki kemampuan nalar untuk menentukan kebijakan.
“Terkait penyelenggaraan negara, khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain memiliki kemampuan nalar atau kecerdasan untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka,” tukasnya.
MUI meminta penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP untuk bersikap independen dan profesional. Dengan bersikap independen dan profesional, MUI menyakini rakyat akan dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran dan gembira.
Untuk perserta pemilu, MUI meminta agar mengedepankan aturan hukum yang berlaku. MUI menegaskan kepada para peserta pemilu untuk menggunakan mekanisme hukum apabila terjadi sengketa pemilu untuk mencari keadilan.
“Mengingatkan kepada peserta pemilu, yaitu parpol, caleg dan pasangan capres-cawapres serta seluruh tim pendukungnya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemilu dan pelanggaran hukum lainnya, termasuk tidak menggunakan politik uang dan kampanye hitam,” paparnya.
MUI juga mendorong TNI dan Polri untuk menjalankan tugas menjaga serta mengawal pelaksanaan pemilu agar berjalan lancar, tertib dan aman. MUI menyebut pelaksanaan tugas TNI dan Polri yang optimal akan membantu masyarakat datang ke TPS dalam suasana senang gembira dan sukacita.
“Pimpinan dan aparat TNI dan Polri sebagai alat negara dan ASN sebagai abdi negara hendaknya dapat bersikap netral, tidak memihak kepada kepentingan politik tertentu,” tuturnya. (Bal)
