Yerusalem, Muslim Obsession – Pemerintah Israel berencana memindahkan sekitar 250.000 warga Israel di Dataran Tinggi Golan, Suriah, selama 30 tahun ke depan.
Laporan itu dikeluarkan Otoritas Penyiaran Israel (IBA) pada Senin, satu pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dekrit presiden yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai “wilayah Israel”.
Menurut IBA, rencana Israel juga mencakup pembangunan dua permukiman baru khusus Yahudi di Golan, ribuan unit permukiman baru, dan proyek transportasi dan pariwisata di wilayah tersebut.
Dilansir Anadolu Agency, Selasa (2/4/2019) populasi Dataran Tinggi Golan saat ini berjumlah sekitar 50.000 jiwa, termasuk 22.000 pemukim Israel.
Israel sejak lama mendorong Washington untuk mengakui klaimnya atas dataran tinggi tersebut, yang direbutnya dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967.
Sikap Indonesia atas pengakuan AS bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari Israel
Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat daftar panjang kekerasan dan pelanggaran oleh Israel kepada rakyat Palestina, yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Menlu RI, A.M. Fachir dalam pertemuan DK PBB mengenai Palestina, Selasa (26/3/2019) di Markas Besar PBB, New York.
Wamenlu Fachir sesalkan Israel yang sama sekali tidak menerapkan Resolusi DK PBB 2334 (2016), menanggapi briefing oleh Special Coordinator PBB untuk perdamaian Timur Tengah, Nicolay Mladenov. Tindakan Israel merupakan penolakan terang-terangan terhadap Resolusi DK PBB.
Nicolay Mladenov, mewakili Sekjen PBB, sampaikan laporan tertulis implementasi Resolusi 2334. Berbagai perkembangan negatif terjadi di wilayah pendudukan Palestina.
Diawali penutupan misi pengawas asing pada akhir Februari, pemotongan penerimaan pajak milik Palestina sebesar USD 139 juta, penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsha, perluasan pendudukan, pengusiran warga Palestina dari rumahnya, hingga kekerasan dan teror oleh pendatang (settlers) yang didukung oleh petugas keamanan Israel.
Wakil Menlu RI sampaikan bahwa berbagai hal yang dilakukan pemerintah Israel menunjukkan kecenderungan pengambilalihan wilayah Palestina atau yang disebut dengan aneksasi. Hal ini membuat “solusi dua negara” yang selama ini diperjuangkan dan disepakati oleh dunia internasional, termasuk Palestina dan Israel sendiri, menjadi semakin jauh dari kenyataan. (Vina)
