Intensif untuk Tenaga Medis Belum Juga Cair, Kemana Janji Pemerintah?

123

Jakarta, Muslim Obsession – Sejak pandemi corona ini menginveksi masyarakat Indonesia, tenaga medis sudah bekerja dari awal. Mereka terus berjuang keras bagaimana pasien positif corona bisa sembuh, dan bisa menekan angka kematian jauh lebih tinggi.

Namun sayangnya, kerja keras tenaga medis belum mendapat apresiasi dari pemerintah. Janji pemerintah untuk memberikan intensif nyatanya sampai saat ini masih isapan jempol. Hal ini dirasakan Wakil Ketua Penanggulangan Covid-19 Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi Dokter Dedi Herman.

Ia sangat berharap pemerintah segera mencairkan insentif yang dijanjikan untuk tenaga kesehatan (nakes) yang menangani covid-19. Menurut Dedi, tenaga medis juga merasakan dampak perekonomian karena dari pandemi corona ini.

“Ekonomi berimbas kepada semua masyarakat termasuk nakes. Dokter yang biasanya menangani 10-15 orang setiap har ini hanya 2-3 orang. Kalau pemerintah memberikan insentif, Alhamdulillah sekali itu sangat membantu,” kata Dokter Dedi kepada wartawan, Rabu (1/7/2020).

Dedi mengungkapkan, sejauh ini pemerintah baru dilakukan pendataan dengan meminta no KTP dan no rekening. Itu dilakukan sudah lama, sejak pemerintah menjanjikan adanya intensif. Namun sampai sekarang belum ada realisasi. “Tapi sampai sekarang rekening belum ada dan insentif belum diterima,” ujar Dokter Dedi.

Meski belum mendapat intensif, bukan berarti kata dia, dokter dan tenaga medis tidak semangat, atau mogok kerja tidak mau mengurus pasien corona. Pihaknya tetap bekerja dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan. Hanya saja ia merasakan, bagaimana tenaga medis juga keluarganya kena dampak dari corona sehingga perlu dibantu.

Jokowi Tegur Menteri Kesehatan

Persoalan ini memang menjadi ironi. Sebab belanja anggaran dan insentif untuk tenaga kesehatan juga menjadi dua sorotan utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penanganan pandemi virus Corona (COVID-19).

Jokowi meminta prosedur di kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu lebih disederhanakan. Peringatan Jokowi kepada Kemenkes itu disampaikan di dua momen sidang kabinet.

Momen pertama yakni saat Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020 yang kemudian videonya baru diunggah pada 28 Juni 2020.

Dalam momen tersebut, Jokowi meluapkan kekecewaannya atas kinerja penanganan Corona yang masih biasa-biasa saja. Jokowi juga jengkel lantaran masih ada pejabat yang menganggap situasi sekarang adalah situasi normal.

“Belanja-belanja di kementerian, saya lihat laporan-laporan masih biasa-biasa saja, segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat,” kata Jokowi.

“Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja, percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu Perpres saya akan keluarkan perpresnya,” tambahnya.

Jokowi kemudian menyentil anggaran di Kemenkes. Berdasarkan data yang diterima Jokowi, baru 1,53 persen anggaran di Kemenkes yang dikeluarkan.

“Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 T. Rp 75 T, baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi,” kata Jokowi pada 18 Juni 2020.

“Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu,” sambungnya.

Kembali ditegur

Peringatan kembali disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas ‘Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19’ melalui video yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (29/6/2020).

Jokowi meminta agar pemberian bantuan terkait penanganan Corona hingga insentif bagi tenaga kesehatan dipercepat.

“Saya minta agar pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya jangan sampai ada keluhan yang meninggal ini harus segera di… apa itu.. bantuan, santunan itu harus, mestinya begitu meninggal langsung bantuan, santunannya harus keluar,” kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan Terawan agar prosedur di Kementerian Kesehatan betul-betul disederhanakan. Aturan yang berbelit-belit diminta dipangkas.

“Prosedurnya di kementerian kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele kalau aturan di permen-nya (peraturan menteri) terlalu berbelit-belit, ya disederhanakan,” tegasnya.

“Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab juga secepatnya, mau nunggu apa lagi ininya, anggarannya sudah ada,” sambung Jokowi. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here