Ini Tiga Catatan MUI Terkait Game PUBG

477
Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am (Foto: Fakta News)

Jakarta, Muslim Obsession – Game bergenre battle royale Player Unknown’s Battle Ground (PUBG) menuai kontroversi di beberapa Negara karena terindikasi adanya keterkaitan dengan serangan dua masjid di Chrischurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019) lalu.

Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tiga rekomendasi terkait game online. Rekomendasi MUI keluar usai berdiskusi dengan pakar psikologi, Kemenkominfo, KPAI hingga Asosiasi E-Sport membahas terkait PUBG. Pertemuan tertutup dalam format FGD ini berlangsung di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menerangkan, dari diskusi yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesepahaman yang kemudian menjadi catatan atau rekomendasi hasil diskusi.

“Ada beberapa masukan yang nanti menjadi salah satu referensi dalam pembahasan komisi fatwa terkait dengan masalah game yang berkonten kekerasan ini. Tadi masukan dari Dirjen Aprilia, KPAI, ahli psikologi, asosiasi E-Sport Indonesia, juga masukan dari teman KSP,” katanya.

Pertama, untuk kepentingan optimasi kesadaran publik, Komisi Hukum MUI mengusulkan adanya review Permen No. 11 Tahun 2016 yang merupakan ikhtiar pemerintah memberikan pengaturan terhadap game agar bisa lebih tinggi manfaatnya dan dicegah mafsadah (dampak buruk) yang ditimbulkan.

Selain itu, kedua, pembatasan usia, konten, waktu dan dampak yang ditimbulkan. Di samping itu juga pelarangan beberapa jenis game yang memang secara nyata berkonten pornografi, perjudian, perilaku sosial menyimpang dan konten yang terlarang secara agama dan juga peraturan perundang-undangan.

Menurut Asrorun Niam, game sebagai produk budaya ini memiliki sisi negatif dan juga sisi positif. Untuk itu, peserta FGD memiliki kesamaan pandangan untuk mengoptimalkan sisi positif game dan salah satu ikhtiar itu adalah mengkanalisasi melalui E-Sport, untuk mengoptimalkan nilai kemanfaatan, memberikan aturan-aturan yang asalnya tanpa aturan, kemudian meminimalisir dampak negatif.

“Catatan hasil FGD di atas nantinya akan menjadi acuan atau referensi bagi pembahasan internal Komisi Fatwa MUI. Soal tindak lanjutnya nanti apakah bentuknya fatwa atau penerbitan peraturan perundang-undangan, nanti akan sangat terkait di dalam pendalaman di dalam komisi fatwa,” bebernya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Indonesia, Rudiantara mengaku masih menunggu keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mempelajari game tersebut sebelum mengeluarkan keputusan.

“Ya kita tunggulah koordinasi beberapa pihak yang salah satunya MUI, karena yang mengangkat MUI jadi kita tunggu saja ya. Kalau menjadi kemudaratan bagi bangsa, tentu kita harus pertimbangkan itu saja,” tukasnya.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here