HNW Usul MPR Segera Bentuk Mahkamah Kehormatan MPR

56

Jakarta, Muslim Obsession – Wakil Ketua MPR RI dari F-PKS, Hidayat Nur Wahid, mengusulkan agar MPR sebagai lembaga yang sudah membuat TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, agar serius merealisasikan ketentuan soal etika tersebut, caranya dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan Majlis.

Pembentukan Mahkamah ini juga sebagai respons kongkrit atas kesepakatan MPR dengan KY (Komisi Yudisial) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang akan menyelenggarakan konvensi nasional ke II tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

MPR kata dia, saat ketinggalan dengan lembaga DPR dan DPD yang sudah lebih dulu punya dewan etika. DPR mempunyai Mahkamah Kehormatan Dewan, dan DPD mempunyai Dewan Kehormatan Dewan (DBD). Karenanya seharusnyalah bila MPR RI segera membentuk lembaga sejenis, misalnya dengan nama Mahkamah Kehormatan Majlis (MKM).

“Memang semua anggota MPR adalah sekaligus anggota DPR atau anggota DPD. Tetapi ada berbagai kegiatan yang khas di MPR, diikuti oleh anggota MPR sebagai anggota MPR, dan itu tidak terdapat di DPR atau DPD,” ujar pria yang akrab disapa HNW, Kamis (13/8/2020).

Dengan pembentukan Mahkamah Kehormatan tersebut, MPR menghadirkan komitmen lebih kuat untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum yang dibuatnya sendiri.

Sebagaimana diketahui, berbagai lembaga Negara telah memiliki lembaga penegak kode etik. Komisi Yudisial (KY) telah memiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP ), DPR RI memiliki Makahamah Kehormatan Dewan (MKD ), begitu juga DPD yang memiliki Badan Kehormatan Dewan (BKD ), hingga Komite Etik/Dewan Pengawas KPK RI.

Dengan penegakan kode etik yang terdapat di berbagai lembaga negara tersebut, maka diharapkan para penyelenggara negara, termasuk di MPR, semakin terdorong untuk semakin amanah laksanakan amanat Rakyat, dan bisa meminimalisir kasus pelanggaran hukum yang bermula dari pelanggaran etik.

Landasan pembentukan Mahkamah Etik bisa mengacu kepada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Mahkamah Etik atau Mahkamah Kehormatan MPR ini, oleh HNW diusulkan untuk bisa dibentuk dan dideklarasikan oleh MPR pada saat peringatan HUT MPR ke 75, 29 Agustus 2020.

“Mahkamah Etik akan menjadi ujung dari proses penegakan etik dan setiap putusan etika yang diputuskan berbagai penegak kode etik yang terdapat di lingkup MPR,” tutup HNW. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here